Wacana Gibran Jadi Ketua Umum Golkar: MKGR Ingatkan Aturan Main yang Berlaku

JAKARTA – Satu dari tiga ormas pendiri Golongan karya (Golkar), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengingatkan aturan main soal wacana putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, maju di bursa calon ketua umum partai tersebut dalam Musyawarah nasional (Munas) yang digelar Desember mendatang. Ketua Umum MKGR, Adies Kadir menjelaskan aturan tersebut telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai. Kata Adies, di dalamnya menyebut calon ketua umum harus pernah menjabat sebagai pengurus partai minimal lima tahun.

“Kemudian yang kedua itu, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main,” ucap Adies dalam jumpa pers di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (17/03/2024). “Dan sampai saat ini, AD-ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa, seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar,” imbuh Adies.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menyampaikan hingga saat ini tidak ada perubahan aturan mengenai syarat pencalonan ketua umum di partainya. Dia mengaku juga tak mau berandai-andai aturan tersebut akan diubah. “Kita tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak, Kita akan mengikuti saja, tetapi sampai saat ini kita harus ikut kepada aturan. Itu aturan baku dari partai Golkar,” kata Adies.

Sesuai tata tertib, Partai Golkar akan menggelar agenda Munas pergantian ketua umum pada Desember. Namun, ada wacana Munas akan dimajukan sebelum pelantikan Presiden. Hingga saat ini, ada empat nama yang disebut-sebut kuat maju dalam bursa pemilihan ketua umum baru. Mereka yakni, Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bahlil Lahadalia. Namun, selain mereka, nama Gibran diisukan kuat bakal maju.

Merespons hal itu,Gibran mengaku enggan dicalonkan menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu. Menurut dia, banyak kader partai Golkar yang lebih layak menduduki jabatan tersebut. “Wah, enggak lah. Biar yang senior-senior atau yang lebih berpengalaman saja,” katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (13/03/2024).[]

Redaksi08