Waduk Benanga Akan Dikembalikan ke Fungsi Awal

ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menyusun langkah komprehensif dalam menangani persoalan banjir di Kota Samarinda. Salah satu upaya yang digagas adalah pengelolaan Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) Karang Mumus, yang dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (12/06/2025).

FGD tersebut menjadi momentum awal dalam menyusun strategi penataan kawasan sungai secara lebih terarah. Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, yang hadir membuka kegiatan itu, menekankan pentingnya penanganan banjir melalui pendekatan lintas sektor dan wilayah.

“Hari ini kami baru memulai Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Sub-DAS Karang Mumus. FGD ini ditujukan untuk menyusun master plan penanganan Sub-DAS Karang Mumus, terutama dalam rangka menanggulangi banjir yang terjadi di Kota Samarinda secara umum,” ujar Seno Aji.

Menurutnya, kondisi eksisting Sungai Karang Mumus sudah tidak lagi memadai dalam menampung debit air, sehingga diperlukan inovasi pengelolaan. Salah satu usulan konkret adalah pembangunan aliran air alternatif yang tidak melewati kawasan padat penduduk di pusat kota.

“Kami tadi menyarankan agar dibuat aliran baru selain Sungai Karang Mumus. Beban Sungai Karang Mumus saat ini sudah sangat berat, dan kondisi Benanga sendiri sekarang sudah sangat dangkal. Karena itu, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah mengembalikan fungsi Benanga agar bisa bekerja secara normal kembali,” jelasnya.

Lebih jauh, Seno Aji juga mendorong agar pendekatan penanganan banjir tidak terbatas pada Sub-DAS Karang Mumus, melainkan memperluas cakupan hingga seluruh wilayah Sungai Mahakam. Kolaborasi antarwilayah dianggap menjadi salah satu kunci penting agar solusi yang diterapkan benar-benar efektif.

“Itu sudah kami diskusikan, tapi saya ingin agar diskusi ini tidak hanya terbatas pada Sub-DAS Karang Mumus. Kita juga perlu berbicara tentang wilayah Sungai Mahakam secara keseluruhan, dari Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, sampai ke Samarinda,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen lanjutan, Pemprov Kaltim akan mengajukan tambahan anggaran kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) guna mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan pengendalian banjir. “InsyaAllah minggu depan saya akan rapat lagi dengan BWS, dan kami akan dorong agar ada penambahan anggaran yang lebih besar dari biasanya, supaya seluruh wilayah Sungai Mahakam bisa terjangkau dan tertangani secara menyeluruh oleh BWS,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.

Dengan pendekatan strategis berbasis data dan koordinasi lintas sektor, Pemprov Kaltim berharap bisa membentuk sistem tata air yang lebih efisien dan berkelanjutan. FGD ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam membangun kebijakan pengendalian banjir yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan daerah.

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti