Wagub Seno Aji Apresiasi Digitalisasi Pencairan SP2D Kaltim
ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong transformasi digital dalam sistem layanan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu terobosan terbaru ditandai dengan diselenggarakannya Sosialisasi SP2D Online pada Aplikasi SIPD RI serta peluncuran Seven Days Service (SDS) Pencairan SP2D 7 Hari, yang digelar pada Selasa (27/05/2025) di Hotel Mercure Samarinda.
Kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat proses pencairan dana di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui sistem ini, pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kini dapat dilakukan secara daring dan diselesaikan maksimal dalam tujuh hari kerja, sejak pengajuan dilakukan.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang hadir membuka kegiatan ini, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi dan implementasi sistem digital tersebut. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Sosialisasi Pelaksanaan SP2D Online pada Aplikasi SIPD RI, serta implementasi pencairan SP2D selama 7 hari kerja, dari Senin hingga Minggu,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, penerapan SP2D Online ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan efisien. Ia menyebut, inisiatif ini juga selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang sejak 2019 mendorong penggunaan SIPD RI sebagai sistem informasi keuangan daerah secara nasional.
“Inisiatif ini menandai langkah konkret menuju sistem pencairan anggaran yang real-time, paperless, dan terintegrasi langsung dengan perbankan daerah,” jelasnya.
Seno Aji menegaskan, sistem ini memungkinkan pemangkasan waktu birokrasi dan penyederhanaan proses administrasi yang sebelumnya kerap memakan waktu. Dengan demikian, berbagai program pembangunan daerah tidak lagi terganjal keterlambatan pencairan dana.
“Dengan SP2D Online dan pencairan 7 hari kerja, roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak lagi terhambat waktu,” tegas Wakil Gubernur. Ia menambahkan bahwa sistem ini memungkinkan anggaran dicairkan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.
Langkah ini diharapkan berdampak nyata terhadap peningkatan efisiensi belanja daerah dan mempercepat realisasi program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Penulis: Slamet
