Wapres Gibran Akan Diberi Tugas Khusus Tangani Papua, Direncanakan Berkantor di Tanah Cenderawasih
JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menerima penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam merespons persoalan kompleks yang selama ini membayangi tanah Cenderawasih.
Sebagai wujud dari komitmen yang lebih serius, Wapres Gibran juga direncanakan akan berkantor langsung di Papua.
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, dalam sebuah acara resmi di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
“Dalam beberapa hari terakhir ini sedang didiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini,” kata Yusril.
Menurutnya, penugasan tersebut merupakan langkah baru dalam sejarah hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks isu Papua.
Sebelumnya, mandat-mandat khusus kepada wakil presiden biasanya diberikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) dengan lingkup berbeda.
“Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kyai Ma’ruf diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua,” ujarnya.
Lebih jauh, Yusril menegaskan bahwa penugasan Gibran tidak hanya akan fokus pada pembangunan fisik semata.
Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan hak asasi manusia (HAM) serta cara-cara yang lebih manusiawi dalam penanganan masalah keamanan di Papua.
“Tentu tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga termasuk masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua,” jelasnya.
Agar misi tersebut berjalan secara efektif dan terukur, pemerintah akan menyusun parameter dan indikator pelaksanaan tugas yang akuntabel.
Yusril menekankan bahwa semua aspek harus ditangani dengan penuh tanggung jawab demi membangun kembali kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara.
“Saya kira parameter-parameter itu sudah harus kita lakukan, dan kita tegakkan,” pungkas Yusril.
Langkah ini diyakini menjadi awal dari paradigma baru dalam kebijakan negara terhadap Papua, dengan menghadirkan langsung pemimpin negara di pusat permasalahan untuk merajut kembali keadilan dan kesejahteraan. []
Nur Quratul Nabila A
