Warga Geruduk RDF Bantargebang, Protes Tak Dilibatkan Jadi Tenaga Kerja
BEKASI — Ratusan warga dari empat kelurahan di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, mendatangi fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena mereka merasa tidak diprioritaskan untuk bekerja di proyek pengolahan sampah tersebut.
Warga yang berasal dari Kelurahan Sumur Batu, Cikiwul, Ciketing Udik, dan Bantargebang menuntut keadilan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, yang dinilai lebih mengutamakan pelamar dari luar wilayah Bantargebang dan dilakukan secara daring.
Salah seorang peserta aksi, Hepi Khairulsaleh (32), menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem penerimaan pegawai yang tidak berpihak pada masyarakat lokal.
“RDF ini menerima karyawan dari luar Bantargebang lewat pendaftaran online. Kami ini orang tani, tidak mengerti sistem online seperti itu,” ujar Hepi kepada wartawan di lokasi.
Ia mengaku, saat proyek RDF mulai dibangun, warga sempat dijanjikan akan diprioritaskan menjadi pekerja. Namun, janji tersebut tidak ditepati.
“Katanya waktu bangun RDF, yang kerja nanti orang Bantargebang. Tapi sekarang justru kami tidak diterima, malah orang luar yang dapat,” tambah Hepi.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa aksi sempat memanas. Sejumlah massa mencoba masuk ke area fasilitas RDF dengan menerobos pintu gerbang dan sempat saling dorong dengan petugas keamanan.
Namun, warga akhirnya berhasil masuk ke halaman kantor RDF Bantargebang dan membentangkan spanduk berisi tuntutan terkait hak mereka untuk mendapat pekerjaan.
Massa tetap bertahan di halaman depan kantor RDF sambil menyuarakan aspirasi secara damai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola RDF Bantargebang maupun perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta mengenai tuntutan warga.
RDF Bantargebang merupakan fasilitas pengolahan sampah modern yang diharapkan dapat mengurangi volume sampah dan mengubahnya menjadi bahan bakar alternatif.
Proyek ini dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan mitra teknis dan operator swasta, dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai ribuan ton per hari.
Namun, proyek ambisius ini menuai kritik lantaran dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, terutama dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). []
Nur Quratul Nabila A
