Kaltim Perketat Pengawasan Ormas Jelang IKN
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terafiliasi Premanisme yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi daerah. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, pada Minggu (11/05/2025), sebagai bagian dari langkah konkret menjaga ketertiban umum.
Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa Pemprov akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa ormas tidak boleh menyalahgunakan eksistensinya untuk melakukan tindakan ilegal seperti pungutan liar (pungli).
“Organisasi kemasyarakatan dilarang melakukan pungutan liar karena tindakan tersebut dapat merugikan citra ormas lain yang menjalankan peran dengan baik,” tegasnya.
Rapat turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Heri Wiranto, yang menjelaskan bahwa ormas memiliki peran penting dalam mendukung tujuan nasional, seperti mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.
“Ormas juga berkontribusi besar kepada negara. Yang membuat ulah mungkin tidak sampai 1 persen. Tugas kita menjaga agar ormas tetap berada dalam kerangka mencapai tujuan negara,” tegas Mayjen Heri.
Sebagai informasi, berdasarkan data resmi Kesbangpol Kaltim, sejak tahun 2007 hingga 2025 telah terdaftar sebanyak 3.468 ormas, namun hanya 931 yang masih aktif hingga April 2025. Ormas-ormas ini meliputi paguyuban, LSM, organisasi kepemudaan, yayasan, hingga perkumpulan.
Langkah pembentukan Satgas Terpadu ini juga merupakan implementasi dari arahan pemerintah pusat yang telah membentuk struktur serupa di tingkat nasional di bawah kendali Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan Panglima TNI dan Kapolri sebagai penanggung jawab serta Kabareskrim Polri sebagai pimpinan operasional.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menjamin iklim keamanan yang kondusif demi mendukung keberlangsungan pembangunan daerah, termasuk realisasi proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan, baik dari unsur TNI, Polri, maupun instansi terkait lainnya. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang menjadi fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Kaltim.
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar situasi keamanan tetap terkendali, terutama di kawasan-kawasan strategis yang berkaitan langsung dengan pengembangan IKN. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat lokal, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencegah potensi konflik serta memastikan seluruh elemen merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.
Selain itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keamanan dan kebencanaan juga terus dilakukan, melalui pelatihan terpadu dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi berbagai dinamika yang mungkin muncul seiring dengan masifnya aktivitas pembangunan di daerah.
Pemerintah Provinsi Kaltim meyakini bahwa pembangunan IKN bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga momentum untuk membangun tata kelola baru yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dengan dukungan semua pihak, iklim yang aman dan damai akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan nasional di masa depan. []
Rifky Irlika Akbar.
