Kebijakan Konektivitas infrastruktur Jaringan dalam Mewujudkan Generasi Emas

KUTAI KARTANEGARA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, Yusliando, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kaltim. Acara ini berlangsung di Grand Elty Singgasana Hotel, Jalan Pahlawan, Bukit Biru, Tenggarong, Kamis (15/05/2025).

Dalam sesi tersebut, Yusliando didampingi oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kaltim, Mispoyo. Mereka menyampaikan materi bertema Konektivitas Infrastruktur Jaringan dalam Mewujudkan Generasi Emas Kaltim 2025–2030.

Menurut Mispoyo, penting bagi Diskominfo di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan infrastruktur jaringan dengan dokumen perencanaan daerah. Hal ini mencakup integrasi program ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan RPJMD dan RKPD saat ini masih berada pada tahap perancangan, sehingga masih terbuka peluang bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan melalui forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagai bagian dari mekanisme formal perencanaan daerah.

“Melalui forum seperti inilah, para peserta Rakorda sebaiknya menjadi pihak pertama yang memberikan masukan terkait program konektivitas jaringan,” ujar Mispoyo.

Konektivitas infrastruktur jaringan yang dimaksud mencakup penyediaan sarana dan prasarana teknologi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, guna memperluas akses internet. Di wilayah Kalimantan Timur yang luas, keberadaan jaringan internet sangat penting, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Ia mencontohkan, masukan konkret yang dapat diberikan adalah rencana pembangunan jaringan internet gratis di desa-desa. Hal ini mencakup model pelaksanaan, potensi kolaborasi, dan jenis kegiatan pendukung yang relevan.

Dalam penutupnya, Mispoyo menekankan bahwa RPJMD dan RKPD harus secara tegas mencantumkan peran strategis Diskominfo dalam mendukung program konektivitas internet desa. Ia juga mengingatkan pentingnya kajian mendalam untuk mengatasi tantangan implementasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai level pemerintahan.

“Dengan perencanaan matang dan dukungan seluruh pihak, diharapkan program ini mampu memberikan dampak signifikan bagi kemajuan Kalimantan Timur,” pungkasnya. Ia juga menambahkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan berbasis teknologi yang merata, sehingga seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, dapat merasakan manfaat dari konektivitas digital yang inklusif dan berkelanjutan. []

Himawan Yokominarno