Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Peningkatan Kualitas Partisipasi Perempuan

SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, kembali menegaskan pentingnya peningkatan kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan pengambilan kebijakan publik. Meski secara jumlah partisipasi perempuan di parlemen menunjukkan peningkatan, ia menilai kontribusi nyata dalam proses legislatif masih perlu diperkuat.

Dalam wawancara di ruang kerjanya pada Selasa (21/5/2025), Sri Puji menyampaikan bahwa kehadiran perempuan di lembaga legislatif tidak boleh berhenti pada pencapaian angka keterwakilan semata. Menurutnya, yang lebih esensial adalah partisipasi aktif dan sejauh mana perempuan dapat memengaruhi kebijakan.

“Kita tidak bisa hanya puas dengan keberadaan perempuan di kursi dewan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana suara mereka benar-benar terdengar dan diperhitungkan dalam keputusan strategis,” tegas politisi yang telah lebih dari satu dekade mengabdi di DPRD Samarinda.

Ia menyoroti masih rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan sejak dini sebagai hambatan besar dalam mendorong peran perempuan yang lebih kuat di dunia politik. Pendidikan, menurutnya, adalah kunci utama dalam membentuk pemimpin perempuan yang berkualitas.

“Jika kita ingin mencetak lebih banyak pemimpin perempuan yang tangguh, maka investasi utama adalah di bidang pendidikan. Perempuan harus dibekali dengan wawasan politik, keterampilan kepemimpinan, dan kepercayaan diri agar siap bersaing dan berperan aktif,” ujarnya.

Sri Puji juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan afirmatif, seperti kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus didukung oleh sistem yang berkelanjutan, seperti pelatihan politik, penguatan jaringan perempuan, dan penciptaan lingkungan kerja yang inklusif serta bebas diskriminasi.

Ia percaya bahwa peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan merespons kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

“Perempuan membawa perspektif berbeda dalam memandang masalah sosial, pendidikan, dan perlindungan anak. Jika suara perempuan diperkuat, maka kebijakan yang lahir akan lebih komprehensif,” imbuhnya.

Ke depan, Sri Puji berharap adanya kolaborasi lebih erat antara pemerintah daerah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun ekosistem politik yang lebih ramah bagi perempuan. Baginya, ini merupakan langkah penting menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan. []

Slamet