DPRD Kaltim Siap Kawal Program Gubernur Secara Objektif

PARLEMENTARIA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengawal secara aktif berbagai program strategis Gubernur Kaltim, khususnya yang dijalankan dalam 100 hari pertama masa pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja perdana antara eksekutif dan legislatif yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, awal pekan ini.

Namun, menurut Ananda, yang akrab disapa Nanda, rapat awal tersebut lebih bersifat pemetaan awal ketimbang teknis. Ia menyebut, tahap selanjutnya akan diisi dengan pembahasan yang lebih fokus per sektor, agar pengawasan terhadap pelaksanaan program bisa dilakukan secara sistematis. “Ini kan rapat kerja pertama ya, jadi memang masih general. Tapi kita bisa menangkap sinerginya. Persoalan bisa datang dari sektor mana saja,” ujar Ananda, Senin, 26/05/2025.

Politisi dari PDI Perjuangan ini menggarisbawahi pentingnya pembagian fokus pembahasan sektoral agar tidak terjadi penumpukan isu yang bisa memperlambat penyelesaian masalah. Ia juga menyoroti perlunya keselarasan antara program gubernur dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan menjadi panduan pembangunan daerah lima tahun ke depan. “RPJMD akan dibacakan di rapat paripurna nanti. Saat ini tahapannya masih berjalan, baru masuk 100 hari masa pemerintahan. Dari sisi Inpres, Ingub, dan SK Kemendagri, sudah ada penyesuaian. Jadi memang sedang dalam proses refocusing anggaran,” terangnya.

Dalam proses refocusing tersebut, tiga sektor yang mendapat prioritas utama adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiganya dianggap sebagai kebutuhan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Lebih jauh, Nanda menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program unggulan gubernur seperti Gratispol (pendidikan dan kesehatan gratis) dan Jospol (jaringan sosial-politik), agar pelaksanaannya tidak sekadar simbolik. “Yang bagus kita apresiasi, yang belum kita berikan saran dan kritik konstruktif. Ini masih dalam proses, jadi kita lihat dulu implementasinya, kita berikan waktu agar pelaksanaannya bisa maksimal,” pungkasnya.

Rapat kerja tersebut menjadi pijakan awal bagi DPRD Kaltim untuk memainkan perannya secara aktif dalam memastikan jalannya pemerintahan yang responsif, efisien, dan berbasis kebutuhan rakyat. []

Penulis: Selamet