DPRD Dorong Pembangunan Gudang Logistik Bencana di Samarinda

ADVERTORIAL — Inisiatif strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kalimantan terus bergulir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Panitia Khusus (Pansus) III kini aktif mendorong Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar menjadikan Samarinda sebagai lokasi pusat logistik bencana untuk wilayah Kalimantan.

Ketua Pansus III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyampaikan bahwa upaya ini telah dikonsultasikan langsung kepada BNPB dalam kunjungan kerja beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD membawa dua agenda penting, salah satunya adalah permohonan pembangunan gudang logistik nasional di Samarinda.

“Kami telah melakukan kunjungan ke BNPB dalam dua agenda penting. Pertama, karena masa kerja Pansus akan berakhir pada Juni ini, kami melobi BNPB agar gudang logistik bencana nasional regional Kalimantan bisa dibangun di Samarinda,” ujar Abdul Rohim, Rabu (04/06/2025), usai rapat di DPRD Samarinda.

Lokasi yang diusulkan adalah kawasan Palaran, yang dinilai sangat strategis karena dekat dengan akses jalan tol dan pelabuhan. Keunggulan logistik ini memungkinkan pengiriman bantuan ke wilayah terdampak bencana di Kalimantan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

“Tingkat kerentanan bencana di Samarinda lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Kalimantan. Dengan adanya gudang logistik di sini, kita dapat mempercepat proses penanganan darurat, terutama saat waktu menjadi faktor krusial,” tambah Abdul Rohim.

Pendirian gudang logistik bencana ini bukan hanya penting untuk penanganan lokal, tetapi juga memperkuat posisi Samarinda sebagai simpul distribusi bantuan lintas wilayah. Gudang ini nantinya diproyeksikan menyimpan berbagai perlengkapan vital, seperti logistik pangan, tenda, obat-obatan, alat evakuasi, hingga perlengkapan kebersihan.

Selain itu, keberadaan gudang akan memperkuat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam merespons situasi bencana secara cepat. Abdul Rohim menyebut bahwa usulan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan jangka panjang dan investasi strategis bagi keamanan kawasan.

“Kami berharap BNPB dapat merealisasikan usulan ini demi keselamatan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keamanan dan ketahanan bencana di Kalimantan,” tutupnya.

Dengan masa tugas Pansus III yang akan segera berakhir pada Juni ini, DPRD berharap agar usulan tersebut segera ditindaklanjuti dan masuk dalam prioritas nasional penguatan infrastruktur penanggulangan bencana.

Penulis: Selamet