Dukungan DPRD Kuatkan Harapan Jalan Lingkar Bontang
ADVERTORIAL – Proyek jalan lingkar di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengemuka sebagai kebutuhan mendesak dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam hal peningkatan konektivitas dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Meski baru sebatas wacana, dorongan kuat dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kaltim menjadi sinyal positif bagi terwujudnya infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat.
Proyek ini rencananya akan mencakup dua jalur utama, pertama penghubung antara Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Bontang Kuala, dan kedua jalur Selambai di Loktuan yang menuju kawasan Tanjung Limau. Jika terwujud, jalan lingkar ini diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di pusat kota sekaligus membuka akses ekonomi baru di kawasan pesisir dan pinggiran kota.
Banyak pihak menilai, pembangunan jalan lingkar bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga soal strategi jangka panjang dalam menciptakan daya saing wilayah. Akses yang lancar akan berpengaruh langsung terhadap kelancaran distribusi barang, kemudahan mobilitas warga, serta pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Anggota DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengungkapkan bahwa proyek ini harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang, agar bisa ditindaklanjuti secara serius oleh pemangku kebijakan. “Kalau sudah tertuang dalam RPJMD, kami di (DPRD, red) provinsi bisa mengawal penganggarannya melalui Badan Anggaran DPRD. Ini penting agar proyek ini tidak sekadar jadi wacana,” kata Agus, sapaan wakil rakyat ini saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Kaltim, Selasa (20/05/2025).
Menurutnya, kendala fiskal di tingkat kota bisa diatasi lewat sinergi antara pemerintah kota dan provinsi. Dukungan legislatif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan proyek dari sisi pembiayaan dan perencanaan jangka panjang. “Jalan lingkar ini tak hanya akan mengatasi persoalan transportasi, tapi juga menjadi infrastruktur pemicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD, red),” ungkap anggota dewan kelahiran Samarinda, 25 Agustus 1975 ini.
Masyarakat Bontang sendiri menaruh harapan besar agar rencana ini segera diwujudkan, mengingat pembangunan infrastruktur jalan dinilai dapat menjadi pemicu pemerataan pembangunan yang lebih inklusif. Di tengah pertumbuhan kawasan industri dan pelabuhan, kebutuhan akan jalur alternatif menjadi semakin mendesak.
Dengan dukungan penuh dari legislatif, kini bola ada di tangan eksekutif, khususnya Pemerintah Kota Bontang, untuk segera merumuskan skema integrasi proyek ini dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga tidak hanya menjadi angan, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi kenyataan.[]
Penulis: Putri Aulia Maharani
Penyunting: Enggal Tria Amukti
