Musrenbang Kaltim: Samarinda Desak Sinkronisasi Anggaran
SAMARINDA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi wadah menyerap aspirasi, baik berupa ide dan saran dari stakeholder terkait.
Di antara peserta yang aktif memberi masukan adalah Wali Kota Samarinda Andi Harun. Dalam gelaran yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (05/05/2025), ia menyuarakan sejumlah isu strategis yang dianggap krusial, di antaranya soal sinkronisasi anggaran.
Dalam forum yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati dan Wali Kota se-Kaltim, Andi Harun menggarisbawahi pentingnya kejelasan konsep “Generasi Emas”, slogan yang diusung pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji.
Menurutnya, arah pembangunan pendidikan harus disertai langkah konkret pasca-kelulusan agar tidak menciptakan pengangguran baru. “Tidak hanya mengakomodasi jumlah siswa atau mahasiswa yang akan ditampung, tetapi juga memikirkan agar lulusan tidak hanya menjadi pengangguran. Program Gratispol dan Jospol harus menjadi pemicu bagi alumni untuk memasuki bursa kerja,” ujar Andi Harun memberikan masukan.
Ia juga menyinggung perlunya penanganan terpadu terhadap permasalahan sedimentasi sungai yang berdampak pada daerah-daerah di Kaltim. Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat mengalokasikan anggaran khusus bagi pengerukan melalui kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).
“APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi dapat disinergikan dengan BWS, sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial yang ada di 10 Kabupaten/Kota. Saya mohon agar setelah musrenbang, dilakukan pertemuan antar Sekda (Sekretaris Daerah) dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” ujarnya, mengusulkan adanya rapat teknis lanjutan di tingkat pemerintahan.
Masalah lingkungan juga menjadi perhatian Wali Kota Samarinda. Ia menyarankan agar Pemprov Kaltim mengadakan incinerator berkapasitas besar di setiap kabupaten/kota untuk menekan volume sampah yang kian meningkat. Usulan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan visi Gubernur Kaltim dalam mewujudkan Kaltim yang bersih dan berkelanjutan.
“Kami membutuhkan incinerator dengan kapasitas minimal 100 ton per hari. Jika itu terlaksana di 10 Kabupaten/Kota, Kaltim Insya Allah akan bebas dari sampah dan mencapai cita-cita Gubernur serta menciptakan lingkungan yang sehat,” tutupnya.
Musrenbang ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah, sekaligus menjadi ruang dialog antara Pemprov dan kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan. []
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
