Pemprov Kaltim Percepat Digitalisasi Layanan Publik

ADVERTORIAL – Dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang modern dan transparan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar briefing dan penyampaian target kerja kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unit kerja, Selasa (17/06/2025), di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.

Briefing yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran Pemprov untuk mendorong percepatan digitalisasi pelayanan sekaligus memastikan akuntabilitas di semua lini birokrasi. Ini merupakan bagian dari konsolidasi kinerja di awal masa kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji yang kini memasuki bulan keempat.

Gubernur Rudy dalam arahannya menggarisbawahi bahwa pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis digital merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa transformasi pelayanan harus didukung dengan peningkatan profesionalisme, integritas, serta efisiensi penggunaan anggaran. “Saya berharap Bapak Ibu (kepala OPD) bekerja secara profesional serta bekerja berdasarkan kebutuhan. Ingat, setiap rupiah duit rakyat ini benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Rudy di hadapan seluruh peserta briefing.

Tak hanya itu, Gubernur juga mewanti-wanti seluruh pejabat daerah agar menghindari segala bentuk konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan tegas, Rudy meminta seluruh jajaran untuk menjaga etika birokrasi yang bersih dan jauh dari praktik pelanggaran hukum. “Hindari konflik berkepentingan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga,” tegasnya.

Salah satu prioritas utama yang terus didorong Pemprov Kaltim saat ini adalah akselerasi penerapan sistem layanan berbasis digital di setiap OPD. Gubernur meminta setiap dinas untuk segera menyesuaikan sistem operasionalnya agar lebih ramah bagi masyarakat. “Semua OPD wajib memiliki sistem layanan berbasis digital dan disederhanakan SOP-nya. Ingat, kita adalah pelayan, bukan minta dilayani,” kata Rudy.

Ia juga menambahkan bahwa percepatan transformasi digital tak hanya sekadar pengadaan perangkat teknologi, namun harus dibarengi dengan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima. “Sekali lagi, catatan penting saya untuk segera ditindaklanjuti karena sangat fundamental. Semua kepala OPD harus memahami visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.

Briefing kali ini sekaligus menjadi wadah penyeragaman pemahaman terkait kebijakan strategis Pemprov Kaltim ke depan, terutama pascapelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim pada awal Maret 2025. Pemprov menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas, demi menjawab tuntutan masyarakat Kaltim yang semakin tinggi. []

Penulis: Nur Quratul Nabila Penyunting: Enggal Triya Amukti