DPRD Kaltim Soroti Risiko Tumpang Tindih Koperasi-BUMDes

ADVERTORIAL — Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menggerakkan ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan koperasi mendapatkan respons positif dari legislatif. Salah satu program strategis yang saat ini tengah digalakkan adalah pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa secara lebih merata dan berdaya saing.

Namun, semangat ini tidak serta-merta dapat berjalan tanpa perhatian terhadap struktur ekonomi desa yang telah ada sebelumnya. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Firnandi Ikhsan, memberikan catatan penting agar pelaksanaan program ini tidak mengganggu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lama berperan sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi lokal di tingkat akar rumput.

“Prinsipnya koperasi harus menjadi pelengkap, bukan pesaing. Jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan dengan BUMDes yang sudah berjalan lebih dulu,” ujar Fiarnandi saat ditemui pada Senin (26/5/2025).

Ia menyarankan agar koperasi difokuskan pada sektor yang belum terjangkau oleh BUMDes, seperti penyediaan jasa logistik, simpan pinjam, dan distribusi barang kebutuhan pokok. Dengan demikian, koperasi dapat berperan sebagai pelengkap yang memperkuat struktur ekonomi desa, bukan sebagai kompetitor yang justru memicu konflik horizontal.

Dalam beberapa kunjungan kerja ke desa-desa, Firnandi mencermati bahwa program-program pemberdayaan ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada umumnya telah berjalan sesuai harapan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa skema pembiayaan untuk koperasi bukan merupakan dana hibah, melainkan pinjaman bergulir yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Dana hingga Rp3 miliar per desa bukan dana hibah. Karena itu, pengelolaannya harus disertai tanggung jawab penuh, pengawasan ketat, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah daerah telah menyiapkan tim pendamping yang akan melakukan monitoring secara berkala terhadap koperasi yang menerima program ini. Pendampingan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola koperasi, mulai dari aspek manajemen hingga pelaporan keuangan.

Tak kalah penting, menurut Firnandi, keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Tanpa penguatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan, koperasi berisiko stagnan bahkan gagal dalam mencapai tujuan. “Kualitas pengelola koperasi harus terus ditingkatkan melalui pelatihan. Tanpa SDM yang mumpuni, koperasi rentan gagal,” ujarnya.

Firnandi berharap, jika dikelola dengan tepat, program Koperasi Merah Putih mampu menjadi model pembangunan ekonomi perdesaan yang berbasis kolaborasi dan inovasi. Ia menyimpulkan bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan koperasi di masa depan. “Jika tiga hal itu bisa terjaga, koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang kokoh di desa-desa,” tutup Firnandi.

Penulis: Diyan
Penyunting: Enggal Triya Amukti