Baharuddin Desak Pembangunan Pro-Rakyat di PPU
ADVERTORIAL — Pembangunan infrastruktur besar-besaran di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menjadi perhatian serius dari kalangan legislatif Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Baharuddin Muin, memberikan apresiasi atas progres pembangunan yang berjalan, namun sekaligus mengingatkan agar pembangunan tidak semata berorientasi pada fisik, melainkan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam wawancara yang berlangsung di Samarinda, Baharuddin menyoroti sejumlah proyek infrastruktur strategis yang kini tengah dibangun, seperti jalan penghubung dari Sepaku ke Petung, serta akses menuju wilayah perbatasan. Ia menilai kehadiran infrastruktur tersebut sebagai bagian dari keseriusan pemerintah dalam membangun IKN secara bertahap dan terstruktur.
“Ini bukti nyata bahwa pembangunan memang berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya kepada awak media di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (28/05/2025).
Meski demikian, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari rampungnya proyek-proyek fisik semata. Menurutnya, capaian utama dari pembangunan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan IKN.
“Kami ingin kualitas hidup masyarakat juga ikut meningkat. Setiap pembangunan harus membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari,” kata Baharuddin.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan pemicu bagi berkembangnya berbagai sektor penting, seperti ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Jalan yang baik, kata Baharuddin, tidak hanya memperlancar kendaraan melintas, tetapi juga memudahkan distribusi hasil pertanian, akses ke sekolah, serta kemudahan warga desa dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Lebih lanjut, Baharuddin menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Ia berpandangan bahwa partisipasi warga akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan, sekaligus menjamin keberlangsungan infrastruktur yang dibangun.
“Mereka harus menjadi subjek, bukan sekadar objek. Dengan begitu, rasa memiliki terhadap hasil pembangunan akan tumbuh, dan manfaatnya akan jauh lebih besar,” tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan warga tidak hanya dibutuhkan dalam tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak proses perencanaan hingga pengawasan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bersifat top-down, melainkan partisipatif dan inklusif.
Menutup pernyataannya, Baharuddin mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah penyangga IKN bukan diukur dari berdirinya infrastruktur megah, melainkan pada sejauh mana hal itu mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat.“Keberhasilan sejati ada pada perubahan nyata—ekonomi yang meningkat, pendidikan yang lebih baik, dan layanan kesehatan yang mudah diakses,” ujarnya.
Penulis: Diyan
Penyunting: Enggal Triya Amukti
