Pemprov Kaltim Dorong Sinergi Atasi Krisis DAS

SAMARINDA — Penanganan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan, bukan semata karena dampaknya yang merugikan masyarakat, tetapi juga karena kompleksitas penanganannya yang menuntut sinergi berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menilai bahwa permasalahan ini tidak bisa dituntaskan hanya dengan pendekatan teknis. Diperlukan strategi lintas sektor dan keberlanjutan pembiayaan yang konsisten.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang digelar Kamis (12/06/2025) di Hotel Midtown Samarinda. FGD ini membahas secara khusus pengelolaan Sub DAS Karang Mumus dan Waduk Benanga—dua elemen vital dalam sistem tata air Kota Samarinda.

Waduk Benanga, misalnya, disebut mengalami krisis sedimentasi yang kian memperburuk potensi banjir. “Untuk pengelolaan DAS, skalanya sangat besar. Kemarin kami menghitung bahwa hanya untuk pengerukan Benanga saja dibutuhkan sekitar 70 sampai 80 miliar rupiah per tahun. Dengan anggaran sebesar itu, kita bisa mengembalikan fungsi Benanga dalam waktu tiga tahun,” ujar Seno Aji.

Sayangnya, alokasi anggaran yang tersedia dari Balai Wilayah Sungai (BWS) dinilai jauh dari cukup. “Sementara ini, anggaran yang dimiliki BWS hanya sekitar 10 miliar rupiah per tahun. Saya rasa itu tidak cukup. Karena itu, kami perlu berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian PUPR,” tegasnya.

Langkah konkret telah ditempuh Pemprov Kaltim melalui pendekatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah daerah berupaya mengarahkan efisiensi anggaran ke sektor kritikal, termasuk dalam program pengendalian banjir.

“Kalau bicara efisiensi anggaran, kita juga sudah berdiskusi dengan Kemendagri. Prinsipnya, efisiensi itu bisa diarahkan ke anggaran yang lebih kritikal, dan hal itu diizinkan oleh Mendagri,” papar Seno Aji.

Ia juga menegaskan pentingnya pembagian peran dalam pengelolaan DAS dan infrastruktur drainase, mulai dari BWS untuk sungai besar, Pemprov untuk DAS skala kecil dan menengah, hingga Pemkot Samarinda untuk sistem drainase perkotaan.

Koordinasi antarlembaga ini menjadi strategi yang diharapkan dapat mengurai persoalan banjir secara komprehensif. Selain memulihkan fungsi waduk, langkah ini diyakini dapat meminimalisasi risiko kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir yang terjadi saban tahun.

“Ini bukan hanya soal teknis pembangunan, tapi soal bagaimana kita memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Penataan DAS adalah isu strategis untuk masa depan Kaltim,” pungkasnya. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim