PKG dan CKG Diapresiasi, DPRD Tekankan Pemerataan Layanan
ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Salah satu langkah konkret yang mendapat apresiasi dari legislatif adalah optimalisasi program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) oleh Dinas Kesehatan Kaltim.
Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang juga dikenal sebagai dokter spesialis kandungan. Dalam keterangannya, ia menilai langkah Dinas Kesehatan merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyikapi tingginya risiko kematian ibu dan bayi di beberapa wilayah Kaltim, terutama daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas.
“Kami di DPRD Kalimantan Timur, khususnya di Komisi IV yang membidangi kesehatan, sangat mengapresiasi langkah Dinkes (Dinas Kesehatan, red) Kaltim. Tapi untuk mencapai penurunan AKI dan AKB yang signifikan, kita butuh kerja bersama lintas sektor dan penguatan kebijakan yang terstruktur,” ujar Andi saat di Samarinda, Senin (19/5/2025).
Lebih lanjut, Andi menekankan bahwa pemerataan layanan kesehatan menjadi fokus DPRD, termasuk peningkatan layanan di wilayah-wilayah pedalaman dan pesisir. Ia mencontohkan program Puskesmas Plus serta revitalisasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebagai instrumen yang sangat strategis dalam menekan AKI dan AKB.
“Kami usulkan tambahan anggaran untuk peningkatan SDM dan alat-alat medis di puskesmas yang berada di wilayah dengan kasus AKI dan AKB tinggi. Puskesmas Plus dan revitalisasi PONED harus menyentuh sampai pelosok,” tambahnya.
Selain peningkatan fasilitas, ia juga menyoroti pentingnya sistem rujukan ibu hamil dengan risiko tinggi. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan secara optimal dalam menciptakan sistem yang cepat dan responsif. Dengan sistem rujukan digital yang terintegrasi, penanganan kasus-kasus darurat bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kita butuh sistem rujukan yang efektif dan berbasis digital. Data AKI dan AKB harus realtime, bukan hanya laporan tahunan. Kalau ada ibu hamil dengan risiko tinggi atau bayi lahir berat rendah, harus bisa segera ditangani,” tegas politisi muda dari Partai Golkar tersebut.
Tidak kalah penting, aspek edukasi juga menjadi sorotan Andi Satya. Ia menyebut bahwa pemahaman masyarakat, khususnya ibu hamil, terhadap bahaya kehamilan dan pentingnya gizi seimbang sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi.
“Edukasi reproduksi, gizi, dan kesehatan ibu hamil itu sangat penting. Jangan sampai ada ibu hamil yang tidak tahu kapan harus ke fasilitas kesehatan. Ini soal nyawa, dan kita semua harus peduli,” ujarnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa upaya menurunkan AKI dan AKB bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi tugas kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. “Semoga AKI dan AKB di Kaltim bisa turun. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Penulis: Nestia
Penyunting: Enggal Triya Amukti
