Investasi Keselamatan: DPRD Kaltim Sorot Normalisasi Sungai
ADVERTORIAL – “Sentimen terkait Mahakam ini luar biasa,” demikian disampaikan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, saat menanggapi rencana normalisasi Sungai Mahakam oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Ia menilai bahwa inisiatif tersebut bukan sekadar program biasa, melainkan langkah strategis yang harus segera direalisasikan demi menyelamatkan Kota Samarinda dari ancaman banjir tahunan yang kian memprihatinkan.
Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan yang selama ini dirasakan masyarakat, khususnya warga Samarinda yang saban tahun harus berjibaku dengan banjir akibat luapan Sungai Mahakam. Sungai yang menjadi jalur utama distribusi dan transportasi dari wilayah hulu hingga ke hilir ini, telah lama menanggung beban sedimentasi berat yang belum tertangani secara optimal.
Menurut Subandi, persoalan utama yang menyebabkan banjir adalah sedimentasi yang terus menumpuk di dasar sungai. Endapan lumpur yang semakin tinggi membuat kapasitas tampung air berkurang drastis. “Begitu hujan turun sedikit saja, jalanan langsung tergenang. Itu menunjukkan daya tampung sungai sudah sangat rendah. Karena itu, upaya normalisasi ini adalah langkah yang sangat tepat dan harus segera dimulai,” ujar Subandi saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Kota Samarinda, Senin (19/5/2025).
Ia mengakui, normalisasi bukan perkara mudah, terutama dari sisi pembiayaan. Subandi menekankan bahwa pekerjaan pengerukan dan pengelolaan sedimen memerlukan anggaran besar, bahkan jika mencapai Rp1 triliun sekalipun belum tentu cukup. Namun, ia tidak ingin keterbatasan dana menjadi penghambat niat baik pemerintah dalam mengatasi bencana banjir.
Pemprov Kaltim sendiri tengah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan total anggaran sekitar Rp18,5 triliun. Dari jumlah tersebut, berbagai program prioritas harus didanai, termasuk proyek pendidikan unggulan “GratisPol” yang menyedot dana sekitar Rp2,1 triliun. “Untuk normalisasi, saya belum tahu angka pastinya karena masih dalam tahap perencanaan. Tapi dana yang tersedia tidak hanya untuk infrastruktur seperti sungai, melainkan juga untuk pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tentu saja, anggaran harus dibagi berdasarkan prioritas,” ujar Subandi.
Meski begitu, ia tetap optimistis bahwa jika ada komitmen kuat dari seluruh elemen, maka upaya penanganan banjir bisa dilakukan secara bertahap dan efektif. “Normalisasi Sungai Mahakam bukan hanya sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kenyamanan warga Samarinda,” tuturnya.
Subandi pun mengingatkan bahwa normalisasi harus berjalan paralel dengan solusi lain seperti pembangunan drainase terpadu, kolam retensi, serta edukasi lingkungan bagi masyarakat. Menurutnya, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, tetapi harus melibatkan sinergi dari semua pihak.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus saling mendukung. Banjir bukan masalah sepele, dan butuh solusi komprehensif,” pungkas Subandi.
Penulis: Slamet
Penyunting: Enggal Triya Amukti
