DPMD Kukar Gelar Rapat RKBU untuk Optimalisasi Pengelolaan Barang Pemerintah

ADVERTORIAL – Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang di lingkungan pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan rapat strategis yang membahas Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU). Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (28/2/2025) lalu di Ruang Rapat Utama DPMD Kukar ini menjadi langkah penting dalam memastikan alokasi barang yang tepat guna.

Rapat ini dipimpin oleh Penelaah Teknis Kebijakan, Meidy Fernanda, SE., M.Si., dan dihadiri oleh seluruh staf Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang berperan langsung dalam perencanaan dan pengelolaan barang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKBU berfungsi sebagai panduan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk satu tahun anggaran ke depan.

Dalam sambutannya, Meidy Fernanda menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terstruktur dalam penyusunan RKBU. “RKBU bukan hanya sekadar daftar kebutuhan barang, tetapi juga mencerminkan manajemen yang baik. Kita harus memastikan bahwa setiap barang yang direncanakan benar-benar dibutuhkan dan dapat mendukung kinerja kita,” ujarnya.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam rapat ini mencakup penyesuaian kebutuhan barang dengan anggaran yang tersedia, proses pengadaan yang transparan, serta strategi optimalisasi pemanfaatan barang yang ada. Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam pengadaan barang yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

RKBU sendiri merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas OPD dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan sistem yang lebih terstruktur, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan alokasi anggaran yang lebih efisien dan efektif.

Kegiatan ini menegaskan komitmen DPMD Kukar dalam menciptakan sistem pengelolaan barang yang lebih baik, transparan, dan tepat sasaran. Dengan sinergi antara berbagai pihak, reformasi tata kelola barang pemerintahan semakin kuat, mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal.

Admin03