Agus Aras Perjuangkan Anggaran Pendidikan di Pelosok Kutim
Agus Aras mendorong Pemprov Kaltim memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik di wilayah terpencil, khususnya Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, dan Busang di Kutim.
SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, mendorong peningkatan prioritas anggaran pendidikan bagi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat pemenuhan fasilitas sekolah dan pemerataan tenaga pendidik, khususnya di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang masih menghadapi keterbatasan layanan pendidikan.
Agus menilai dukungan anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Persoalan tersebut masih ditemukan di daerah pemilihan (Dapil) VI Kaltim yang meliputi Kota Bontang, Kutim, dan Kabupaten Berau.
Hal itu disampaikannya ketika ditemui awak media di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (16/11/2026).
Menurut Agus, sejumlah kecamatan yang membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan layanan pendidikan antara lain Sandaran, Sangkulirang, dan Busang di Kutim.
Wilayah-wilayah tersebut menghadapi tantangan dalam penyediaan sarana pendidikan dan pemerataan tenaga pengajar. Kondisi geografis serta jarak yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam merencanakan kebutuhan pendidikan.
“Kalau dikatakan terpenuhi sampai pada saat ini secara keseluruhan belum terpenuhi, baik infrastrukturnya, kemudian juga tenaga pengajarnya,” kata Agus.
Ia menjelaskan, permasalahan pendidikan di wilayah terpencil tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan sekolah, tetapi juga menyangkut pemenuhan tenaga pengajar yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
Karena itu, Agus meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih mengalami keterbatasan, terutama pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Jenjang tersebut meliputi sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), serta sekolah luar biasa (SLB).
“Dapil 6 masih banyak wilayah agak jauh dari ibu kota Kabupaten dan ini juga butuh perhatian,” ujar legislator Partai Demokrat tersebut.
Agus menilai perbedaan kondisi geografis antardaerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Wilayah yang memiliki keterbatasan akses membutuhkan dukungan kebijakan agar layanan pendidikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Melalui fungsi penganggaran, DPRD Kaltim diharapkan dapat mendorong pengalokasian dana pendidikan sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk mendukung pembangunan maupun peningkatan fasilitas sekolah serta pemenuhan tenaga pendidik.
Agus menegaskan, dirinya akan memperjuangkan kebutuhan pendidikan masyarakat di Dapil VI agar mendapatkan perhatian dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah.
“SesuaI dengan fungsi kami, tentu akan semaksimal mungkin berjuang untuk bagaimana supaya mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, sehingga yang dibutuhkan itu benar-benar bisa terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di wilayah sana,” tutur Agus Aras.
Menurutnya, dukungan anggaran diperlukan agar kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi dapat ditangani secara bertahap berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Perhatian terhadap kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan juga dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh kesempatan mengakses layanan pendidikan yang layak tanpa terkendala keterbatasan fasilitas maupun tenaga pengajar.
Dengan memperjuangkan alokasi anggaran pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah, Agus berharap Pemprov Kaltim dapat mempercepat pemerataan layanan pendidikan dan memperkecil kesenjangan antara kawasan perkotaan dan daerah terpencil, khususnya di Kutim dan Berau. []
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
