DPMD Kukar Perkuat Pendampingan Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan
ADVERTORIAL – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara terus berkomitmen meningkatkan efektivitas program pendampingan desa guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam rapat koordinasi hari kedua yang berlangsung pada Selasa (15/04/2025) yang lalu di Ruang Rapat Utama DPMD Kukar, berbagai pemangku kepentingan berkumpul untuk menyusun strategi konkret bagi pembangunan desa tahun 2025.
Rapat ini melibatkan Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (GTPDKI), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pendekar Idaman, serta para pendamping desa. Fokus utama adalah menyempurnakan pendekatan pendampingan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.
Salah satu isu penting yang dibahas adalah penataan Posyandu, yang dipaparkan oleh Dwi Putra Rahmat, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pendekar Idaman. Mengacu pada Surat Kementerian No. 13 Tahun 2024, Posyandu berperan strategis dalam sistem kesehatan masyarakat desa, tidak hanya untuk pemantauan tumbuh kembang anak, tetapi juga sebagai pusat edukasi kesehatan bagi ibu dan keluarga.
“Posyandu adalah ujung tombak kesehatan masyarakat desa. Dengan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan layanan ini berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” ujar Dwi Putra Rahmat.
Selain membahas Posyandu, rapat ini menjadi wadah refleksi terhadap pelaksanaan pendampingan desa tahun 2024, di mana para peserta berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dan merumuskan strategi lebih efektif untuk tahun 2025.
Pembahasan utama dalam rapat meliputi: Evaluasi kinerja Pendekar Idaman selama triwulan pertama 2025 (Januari–Maret), Persiapan pelaporan triwulan selanjutnya guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan Strategi baru untuk memperkuat efektivitas pendampingan desa dan dampak nyata bagi masyarakat.
DPMD Kukar menegaskan bahwa program pendampingan desa bukan hanya sekadar administrasi, tetapi harus memberikan perubahan nyata bagi masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pembangunan desa yang lebih mandiri, inklusif, dan berbasis komunitas di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.
Admin03
