Rakor BPSDM 2025, SDM Unggul Prioritas Kaltim
SAMARINDA — Pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk memperkuat kesiapan aparatur sipil negara (ASN) melalui berbagai strategi. Salah satunya, dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) BPSDM Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim pada Senin (28/04/2025) kemarin, bertempat di Aula Utama Kampus Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami, Jalan HAM M Rifaddin, Samarinda.
Dengan mengusung tema “Pemantapan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul untuk Kalimantan Timur Bersinar”, kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang evaluasi dan penyelarasan program pelatihan, tetapi juga merupakan bagian dari langkah konkret dalam menyiapkan SDM yang adaptif dan profesional untuk mendukung sistem birokrasi baru di kawasan IKN. Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, dan dihadiri jajaran strategis mulai dari Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono, hingga para Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh wilayah kabupaten/kota di Kaltim.
Hadir pula Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Edi Hermawanto Noor dan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum Diskominfo Kaltim Rini Anggraini. Dalam kesempatan itu, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakor. “Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPSDM yang telah melaksanakan rapat koordinasi ini serta berkontribusi dalam peningkatan mutu SDM di Kaltim,” ujar Seno Aji.
Lebih jauh, Seno Aji menegaskan urgensi penguatan kapasitas ASN seiring dengan rencana Presiden RI yang menargetkan untuk mulai berkantor di IKN paling lambat 2028. Ia menekankan bahwa ASN harus mampu beradaptasi dalam sistem pemerintahan yang modern, efisien, dan digital. “Tentu saja rapat-rapat pemerintahan juga akan berpindah dari Jakarta ke IKN,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ASN. Berdasarkan hasil sidak, masih ditemukan sejumlah ASN di daerah yang belum memahami peran mereka secara optimal. Di sinilah BPSDM memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kompetensi ASN benar-benar sesuai dengan kebutuhan jabatan dan arah reformasi birokrasi.
Selain aspek kualitas SDM, efisiensi anggaran juga menjadi pesan penting yang disampaikan. Seno meminta agar fasilitas yang dimiliki pemerintah, seperti Gedung Serbaguna BPSDM, dimaksimalkan sebagai ruang kegiatan resmi agar belanja operasional lebih efisien. “Efisiensi ini bukan berarti kita berhenti bergerak. Kita hanya mengalihkan anggaran ke program-program kerja yang lebih nyata manfaatnya untuk masyarakat,” tambahnya.
Menutup arahannya, Seno menekankan bahwa BPSDM adalah motor penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas, sebagaimana tertuang dalam misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029. Rakor ini, menurutnya, menjadi pondasi penting dalam mempersiapkan SDM unggul yang akan mengisi struktur pemerintahan Kaltim, baik di tingkat provinsi maupun dalam lingkup IKN ke depan.
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
