DPRD Samarinda Desak Percepatan Penanganan Limbah dan Sanitasi

ADVERTORIAL– Persoalan sanitasi dan pengelolaan limbah domestik di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan serius. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menegaskan bahwa isu tersebut sudah semestinya menjadi prioritas utama pemerintah, mengingat dampaknya yang langsung terhadap kesehatan masyarakat.

“Usulan-usulan daripada pejabat sebelumnya, seharusnya kalau dia proaktif masalah membahas ini karena barang ini barang-barang urgen, memang harus dilaksanakan secepat mungkin,” ujar Kamarudin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (25/6/2025) siang.

Kamarudin menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan sistem sanitasi yang sesuai standar, terutama terkait pembuangan limbah tinja yang dinilainya belum memenuhi ketentuan nasional. “Jadi, terutama dari lingkungan hidup, jangan sampai masyarakat itu tidak membuat sapiteng yang berstandar nasional, SNI,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa sistem pembuangan limbah domestik di banyak rumah warga di Samarinda masih bersifat konvensional dan belum memenuhi standar keamanan sanitasi. Banyak di antaranya hanya mengandalkan saluran pembuangan sederhana tanpa lapisan pelindung, sehingga air limbah berpotensi mencemari tanah. “Karena di Samarinda ini rata-rata di rumah kita itu kan hanya pakai siring, dan itu di bawahnya tidak dicor,” jelasnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuka peluang limbah menyerap ke dalam tanah dan mencemari sumber air bersih, seperti sumur yang sering kali dibangun dalam jarak dekat dari septic tank atau saluran pembuangan. “Jadi, air limbahnya itu masuk ke tanah lagi, nah di sebelahnya ada sumur. Orang enggak sadar bahwasanya di sebelah ini ada sapiteng ada air yang meresap, air itu air kotor,” ungkapnya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran aktif dinas teknis, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sistem sanitasi yang memenuhi standar nasional. “Jadi bukan lagi kita, tapi dari dinas terkait, PUPR yang harus mensosialisasikan ke masyarakat,” katanya.

Namun demikian, ia juga menyadari bahwa pelaksanaan program edukasi dan pengadaan fasilitas sanitasi berstandar memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit. Karena itu, Kamarudin mendorong adanya alokasi anggaran dari APBD maupun bantuan dari pemerintah pusat. “Dan ini memang perlu biaya banyak juga,” ujarnya.

Lebih jauh, Kamarudin mendorong agar pemerintah daerah menyediakan subsidi dan pendampingan kepada masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Ia menyebut bahwa intervensi langsung dari eksekutif sangat diperlukan untuk menekan dampak lingkungan dan kesehatan akibat sanitasi yang buruk. “Kalau dari pemerintah, dari eksekutif mau mensosialisasikan ke bawah, dan harus memakai bak kontrol yang berstandar nasional, itu pemerintah memang harus mensubsidi kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi warga yang tinggal di bantaran Sungai Mahakam, yang sebagian besar belum memiliki sistem pembuangan limbah rumah tangga yang baik dan justru membuang limbah langsung ke sungai. “Karena di Samarinda ini yang tinggal, baik itu kaya, miskin, yang tinggal di pinggir sungai, itu kan tidak ada bak pembuangannya,” jelasnya.

Kamarudin memperingatkan bahwa kebiasaan tersebut akan memberikan dampak serius terhadap kualitas air baku, yang sebagian besar bersumber dari Sungai Mahakam. “Jadi langsung plong aja, orang tidak sadar juga bahwasanya yang kita minum itu proses pengolahan airnya air bersih itu dari Sungai Mahakam,” tutupnya.

Melalui pernyataan tersebut, DPRD Kota Samarinda berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mempercepat pembenahan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah, guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan mencegah penyebaran penyakit akibat sanitasi yang buruk. []

Penulis: Nur Quratul Nabila Atika
Penyunting: Enggal Tria Amukti