Dari BBM hingga Premanisme, Pemerintah Bahas Aspirasi Mahasiswa

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan kesediaannya untuk membuka ruang dialog dan menjawab langsung kritik publik, sebagai bagian dari komitmen untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sikap ini ditunjukkan melalui keterlibatan langsung Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, dalam aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam pada Senin, (10 Juni 2025) lalu.

Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa menyuarakan keresahan terhadap keterlambatan pelaksanaan sejumlah program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Delapan program unggulan yang dijanjikan dalam 100 hari kerja itu mencakup layanan pendidikan dan kesehatan gratis, bantuan perumahan, internet desa, pemberian seragam, serta penyediaan makanan bergizi secara gratis.

Para mahasiswa menilai bahwa implementasi dari sebagian besar program tersebut belum terlihat dampaknya secara langsung di masyarakat. Mereka mendesak pemerintah agar lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan program serta mempercepat realisasinya demi kepentingan publik.

Menanggapi hal itu, Sri Wahyuni hadir menemui massa aksi dan membuka ruang diskusi terbuka. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak menutup telinga terhadap suara masyarakat, termasuk kritik keras sekalipun. “Kami tidak alergi terhadap kritik. Sebaliknya, kami menyerapnya sebagai masukan yang berharga. Forum seperti ini adalah kesempatan baik untuk menyampaikan informasi yang benar, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Sri.

Dalam penjelasannya, Sri menguraikan bahwa sejumlah program memang belum dapat dijalankan secara penuh karena masih menunggu dasar hukum dan proses teknis yang diperlukan. Ia menyebut bahwa penyusunan regulasi seperti Peraturan Gubernur menjadi bagian penting sebelum program prioritas dapat dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai prosedur.

Tak hanya fokus pada program 100 hari, aksi mahasiswa juga mengangkat beberapa isu strategis yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. “Mengenai isu kelangkaan BBM, kami sudah menyampaikan surat resmi kepada Pertamina agar menambah kuota. Kaltim sebagai lumbung energi seharusnya tidak mengalami krisis energi,” tegas Sri. Ia menjelaskan bahwa Pemprov telah menyampaikan aspirasi masyarakat secara formal dan berharap Pertamina segera merespons dengan langkah konkret untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM.

Terkait masalah keselamatan infrastruktur, Sri juga menyinggung insiden tabrakan ponton terhadap jembatan yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, persoalan ini berada di bawah kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). “Soal ponton dan jembatan, kewenangannya ada pada KSOP. Kami sudah menyurati dan mendorong adanya pengamanan tambahan. Perusahaan terkait juga telah menyanggupi untuk membangun fender,” jelasnya.

Dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, Sri menilai peningkatan jumlah laporan bukan hanya mencerminkan tingginya angka kekerasan, melainkan menunjukkan bahwa kesadaran untuk melapor telah meningkat. Hal ini, menurutnya, adalah indikasi kemajuan dalam perlindungan korban.

“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat karena sekarang semakin banyak yang berani melapor. Ini adalah kemajuan. Kami menyediakan UPTD dan kanal pelaporan untuk mendorong korban agar berani speak up,” ucap Sri.

Sementara itu, terkait kekhawatiran mahasiswa atas maraknya premanisme, Pemprov Kaltim menyatakan isu tersebut telah masuk dalam agenda rutin pembahasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Untuk isu premanisme, kami bahas secara rutin di forum Forkopimda bersama Kapolda, Pangdam, dan Gubernur. Aspirasi mahasiswa akan kami teruskan dalam forum tersebut,” imbuh Sri.

Di akhir pertemuan, Sri Wahyuni menegaskan bahwa Pemprov Kaltim akan terus melanjutkan program prioritas secara bertahap, sesuai landasan hukum yang berlaku. Pemerintah juga akan memperkuat komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pemprov Kaltim, katanya, berkomitmen menjaga keterbukaan dan terus menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bentuk tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan yang baik. []

Penulis: Putri Aulia Maharani  | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim