Wakil Rakyat Kaltim Minta Distribusi Pupuk Dikembalikan ke Daerah

ADVERTORIAL – Distribusi pupuk subsidi yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat dinilai tidak mencerminkan kebutuhan nyata petani di daerah. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), Guntur, menyebut kebijakan tersebut terlalu sentralistik dan mengabaikan keragaman kondisi agraris antarwilayah.

“Ini yang bikin saya susah saat reses, di mana-mana petani tanya pupuk, tapi kami di DPRD Provinsi Kaltim tidak bisa memasukkan jadi usulan, karena semua ditangani pusat. Padahal saya juga petani dan prinsip saya tanpa petani kita mati, mau makan apa kalau tidak ada hasil pertanian,” ujar Guntur saat ditemui di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (18/07/2025).

Guntur menyoroti perbedaan signifikan antara karakteristik tanah Kalimantan Timur dan Pulau Jawa. Ia menjelaskan bahwa tanah di Kalimantan Timur cenderung masam dan mengandung zat besi tinggi, sehingga memerlukan jenis pupuk yang berbeda dari yang lazim digunakan di wilayah lain.

“Kalau di Jawa mungkin pupuk urea atau TSP bisa dipakai tiga kali musim tanam, tapi di Kaltim tidak bisa seperti itu. Kami butuh kapur dulu untuk menetralkan tanah, jadi kalau pusat kasih urea terus percuma, petani kami butuhnya pupuk lain,” katanya.

Menurut Guntur, pendekatan kebijakan yang kaku dari tingkat pusat justru menghambat upaya swasembada pangan. Ia mengusulkan agar kewenangan distribusi pupuk subsidi dialihkan kepada pemerintah daerah demi penyesuaian dengan kondisi lapangan.

“Kalau pusat mau swasembada pangan, pusat harus turun ke bawah, temui kelompok tani di desa-desa, jangan hanya minta kami mengawasi,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kalau kabupaten bisa bantu bibit, provinsi bantu pupuknya, dan pusat bantu alsintannya, baru itu namanya kolaborasi. Tapi kalau semua diambil pusat, kedaulatan pangan tidak bisa diraih hanya dengan kebijakan yang dipaksakan dari atas,” tutup Guntur. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum