Firnadi Ajak Masyarakat Kawal APBD
ADVERTORIAL — Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran pembangunan daerah menjadi perhatian utama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Firnadi Ikhsan. Dalam kegiatan Dialog Rakyat yang digelarnya di Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (02/08/2025), Firnadi menegaskan bahwa rakyat tidak boleh pasif dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Sebagai legislator yang duduk di Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi yang akrab disapa “Firnadi” menyampaikan bahwa pengawasan publik atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sangat penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Anggaran daerah bukan hanya urusan pemerintah dan DPRD, tetapi milik seluruh rakyat. Maka pengawasan juga harus melibatkan masyarakat,” tegas Firnadi di hadapan para peserta dialog.
Ia menjelaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan anggaran seharusnya dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa, lanjut ke kecamatan, lalu ke kabupaten dan provinsi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan usulan dan aspirasi.
“APBD disusun Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kaltim, berasal dari hasil usulan masyarakat secara berjenjang yang sering disebut musrenbang,” jelasnya.
Menurut Firnadi, pemahaman yang baik terhadap siklus perencanaan hingga pelaksanaan anggaran akan meminimalisasi kesalahpahaman, spekulasi negatif, maupun kecurigaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga. Tokoh masyarakat setempat, H. Kholil, mengapresiasi kehadiran wakil rakyat ke desa mereka.
“Dialog seperti ini membuka ruang aspirasi dan membantu masyarakat memahami apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk pembangunan desa,” ujarnya.
Firnadi pun berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin, agar komunikasi antara masyarakat dan para wakil rakyat di parlemen tetap terjalin dengan baik demi kemajuan daerah. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
