Interupsi Salehuddin Soroti Dampak Pemangkasan Anggaran

ADVERTORIAL – Rapat Paripurna ke-32 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (19/08/2025) di Gedung D Lantai 6 kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, menjadi sorotan karena pembahasan pengesahan revisi kegiatan bulan Agustus masa sidang II Tahun 2025. Agenda tersebut memunculkan interupsi dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menyoroti dampak efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap kegiatan Dewan pada Tahun 2026.

Salehuddin menegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak boleh menurunkan kualitas pelaksanaan tugas anggota dewan. Ia mencontohkan, dari sekitar 400 usulan kegiatan yang diajukan, hanya 375 yang dapat diakomodasi Pemprov Kaltim. “Jadi jangan sampai dikurangi lagi dan bila banyak usulan yang akhirnya dipangkas, artinya ada penyesuaian yang harus dilakukan,” ujarnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menekankan bahwa fungsi legislatif DPRD, khususnya melalui kegiatan reses, merupakan jalur utama untuk menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, perjalanan dinas dan mekanisme reses harus dijalankan dengan maksimal agar fungsi dewan tidak terhambat. “Kami harus melakukan tugas dan fungsi dewan, seperti perjalanan dinas dan mekanisme reses harus betul-betul di maksimalkan pertemuannya, jangan sampai kita terlalu fokus membahas anggaran, tapi tempat kita sendiri kehilangan anggaran,” jelas Salehuddin.

Selain itu, Salehuddin mengingatkan pimpinan dewan agar memperhatikan dampak inflasi yang mulai terasa di masyarakat, termasuk terhadap rumah tangga anggota dewan. Kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan minyak menurutnya berdampak langsung pada kesejahteraan. “Inflasi ini nyata, jadi selain bicara anggaran secara makro, jangan sampai tidak memperhatikan kesejahtraan rumah tangga anggota dewan sendiri terabaikan,” tutur Salehuddin.

Interupsi ini menekankan perlunya keseimbangan antara efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Kaltim dan kebutuhan riil di DPRD. Salehuddin berharap pimpinan dewan mampu mempertimbangkan kesejahteraan internal, sekaligus tetap menjalankan fungsi legislasi secara optimal. Ia mengingatkan bahwa pengambilan keputusan terkait anggaran tidak hanya soal politik dan birokrasi, tetapi juga harus menempatkan kesejahteraan anggota dewan sebagai prioritas.

Rapat ini menegaskan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kelangsungan fungsi dewan, khususnya saat efisiensi anggaran diberlakukan, agar tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat tetap berjalan lancar.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum