Komisi IV DPRD Kaltim: Sekolah Swasta Mitra Strategis Pemerintah

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur kembali menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah provinsi terhadap sekolah swasta, terutama di tingkat SMA dan SMK. Dorongan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025).

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menilai sekolah swasta masih sering dipandang dengan cara yang tidak tepat. “Selama ini sekolah swasta identik dengan ‘sekolah buangan’ bagi anak-anak yang tidak lolos secara akademik di sekolah negeri. Padahal asumsi itu keliru, karena sekolah swasta sejatinya merupakan mitra strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.

Ia menegaskan, sekolah negeri tidak memiliki kapasitas cukup untuk menampung seluruh peserta didik di Kalimantan Timur. Dengan kondisi itu, keberadaan sekolah swasta menjadi bagian penting dari upaya pemerataan pendidikan. “SMA dan SMK swasta juga memiliki peran strategis yang sama dengan sekolah negeri, terutama di Kalimantan Timur. Apalagi dengan adanya program Gratispol yang dicanangkan gubernur,” kata Fadly.

Dalam pandangannya, pemerintah provinsi tidak sepatutnya menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kelangsungan sekolah swasta kepada pengelola. Dukungan dari sisi regulasi maupun fasilitas tetap diperlukan agar kualitas pendidikan berjalan seimbang. “Harapannya, pemerintah provinsi juga fokus membantu sekolah swasta agar eksistensinya tetap terjaga, bukan hanya karena statusnya swasta lalu dilepaskan begitu saja,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, aturan pendidikan ada di bawah kendali pemerintah, sehingga intervensi yang bersifat positif semestinya hadir. “Sekolah swasta jangan hanya dibiarkan mengelola sendiri. Karena pendidikan ini tetap berada dalam regulasi pemerintah, sudah seharusnya pemerintah membantu dengan fasilitas yang memadai,” ucapnya.

Melalui desakan tersebut, DPRD Kaltim berharap ke depan alokasi BOSDA maupun program pendidikan lain dapat menjangkau sekolah swasta secara lebih proporsional. Menurut Fadly, dukungan itu sangat penting mengingat sekolah swasta telah berkontribusi besar menampung ribuan siswa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Dengan langkah ini, DPRD menilai cita-cita pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur akan lebih mudah diwujudkan.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum