Iswandi: Sistem Non Tunai Dorong Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

ADVERTORIAL – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, memberikan dukungan kuat terhadap implementasi sistem elektronifikasi dalam tata kelola keuangan daerah. Dukungan ini disampaikan usai menghadiri apple meeting yang membahas evaluasi penerimaan daerah, capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mekanisme belanja daerah secara non-tunai untuk triwulan kedua tahun 2025.

“Tadi apple meeting mengenai evaluasi elektronifikasi pemerintah daerah, evaluasi pencapaian target dan PAD triwulan kedua tahun 2025 dan evaluasi belanja daerah secara non tunai, triwulan kedua tahun 2025,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti rapat di BPD Kaltim, Senin (25/08/2025) siang.

Iswandi menjelaskan bahwa pertemuan tingkat tinggi ini merupakan agenda rutin bulanan yang sering terintegrasi dengan rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau perkembangan kinerja keuangan daerah. “Jadi kalau high level meeting ini rutin, biasa setiap bulan, tapi biasanya dikaitkan dengan juga bersamaan dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID),” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Samarinda mengusulkan percepatan transisi dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai. Iswandi menyambut positif usulan ini dengan menekankan pentingnya modernisasi sistem keuangan daerah. “Biasanya begitu, tapi kalau tadi dari penjelasan Pak Wali dan lain sebagainya semua yang lain-lain itu bahwa pembayaran itu kalau bisa semuanya nanti di elektronifikasi,” katanya.

Iswandi menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan elektronifikasi yang dinilai mampu mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan masyarakat. “Kalau saya secara pribadi sangat mendukung sekali ya, mengenai elektronifikasi pembayaran-pembayaran,” tegasnya.

Menurut Iswandi, penerapan sistem elektronik memberikan berbagai keunggulan, khususnya dalam hal efisiensi pencatatan transaksi keuangan daerah yang lebih terstruktur dan terpantau secara real-time. “Yang pertama untuk kemudahan pencatatan, kedua meminimalkan kalau bisa menjadi zero kebocoran-kebocoran PAD yang ada,” jelasnya.

Iswandi menambahkan bahwa masih banyak sektor penerimaan daerah yang belum terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan gap antara target dan realisasi pendapatan. “Karena selama ini masih banyak yang tidak terelektrifikasi, kita tahu hasilnya ditarget segini dapatnya segini, padahal kita tahu bahwa kalau itu secara kasat mata aja dilakukan dengan benar hasilnya akan melebihi dari itu,” pungkasnya.

Implementasi elektronifikasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik di Samarinda.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum