Baba: Pemerintah Harus Adil dalam Program Pendidikan Gratis

ADVERTORIAL – Ketua Komisi IV Dewan Perwakialn Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), H. Baba, menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, masih ada perbedaan mencolok antara perlakuan yang diterima sekolah negeri dan sekolah swasta dalam program pendidikan gratis maupun bantuan operasional.

Hal ini diungkapkannya usai rapat dengar pendapat (RDP) terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru SMA-SMK swasta di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025). Ia menegaskan bahwa kontribusi sekolah swasta dalam mendukung pendidikan menengah di Kaltim sangat besar, terutama sebagai penyangga bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Komisi IV berharap agar anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Itu harapan kami ke depan, semoga keuangan pemerintah mampu mencukupi,” ujarnya.

Namun, Baba menilai bahwa kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya adil. Ia menekankan agar pemerintah tidak membeda-bedakan perhatian maupun fasilitas untuk sekolah swasta. “Memang benar, ada masukan dari sekolah-sekolah swasta bahwa perhatian pemerintah tidak sama dengan sekolah negeri. Karena itu, kami berharap agar pemerintah memandang sekolah swasta dan negeri sebagai tanggung jawab bersama, tanpa perbedaan,” jelasnya.

Lebih jauh, Baba mengkritisi langkah pemerintah provinsi yang memberikan dukungan ke perguruan tinggi, padahal kewenangan pendidikan tinggi berada di pemerintah pusat. Ia menilai hal itu ironis ketika kewajiban utama provinsi, yakni pengelolaan SMA dan SMK, justru belum terselesaikan dengan baik.

“Perguruan tinggi sendiri yang menjadi kewenangan pusat justru kita bantu, sementara kewajiban kita di SMA dan SMK belum sepenuhnya kita kerjakan. Masa yang sunnah kita laksanakan, tapi yang wajib kita abaikan? Harapan kami, ke depan tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta,” pungkasnya.

Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan, tanpa perhatian yang setara, kesenjangan kualitas pendidikan akan terus terjadi. Karena itu, mereka mendesak agar pemerintah provinsi meninjau ulang prioritas kebijakan, memastikan bahwa kebutuhan pendidikan menengah di Kaltim menjadi fokus utama. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum