Rapat Komisi III Bahas Detail Kekuatan Anggaran Daerah

ADVERTORIAL – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat koordinasi bersama mitra kerja strategis dalam rangka mempersiapkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 serta APBD Murni 2026. Rapat berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025), dan dihadiri lima mitra kerja yang menjadi lingkup pengawasan Komisi III.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan DPRD agar setiap komisi memastikan kekuatan anggaran mitra kerja sebelum memasuki pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara).

“Rapat hari ini adalah rapat Komisi III bersama mitra kerja. Komisi III sendiri memiliki lima mitra, yakni Dinas PU, ESDM, Bina Marga dan Sumber Daya Air (BISUB), Pariwisata dan Jasa (PARJAS), serta Administrasi Pembangunan (ADBANG),” jelas Abdulloh.

Ia menekankan, sinkronisasi dengan mitra kerja sangat penting agar anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan pembangunan daerah. “Sesuai arahan pimpinan, seluruh komisi diminta rapat dengan mitra masing-masing untuk mengetahui kekuatan anggaran yang akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2025 maupun APBD Murni 2026,” ujarnya.

Abdulloh menambahkan, pembahasan tidak hanya berhenti di level kebijakan umum, melainkan harus menyentuh detail kegiatan hingga ke Satuan III. “Kita harus tahu sampai pada Satuan III, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, bagaimana alokasi anggarannya, dan apakah tersedia dananya atau tidak. Nantinya pembahasan intensif akan dilakukan oleh tim anggaran pemerintah bersama Banggar DPRD,” terangnya.

Adapun penjadwalan pembahasan KUAPPAS 2025–2026 telah ditetapkan pada awal September. “Penjadwalannya sementara antara tanggal 2 sampai 4 September untuk membahas KUAPPAS Perubahan 2025 maupun Murni 2026,” pungkasnya.

Dengan adanya rapat ini, DPRD berharap dapat memperoleh gambaran jelas terkait kesiapan program pembangunan di sektor infrastruktur, energi, pariwisata, hingga pelayanan publik. Persiapan matang di tingkat komisi diharapkan membuat pembahasan APBD berjalan efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum