Strategi PAD Samarinda Harus Jaga Keseimbangan tanpa Rugikan Masyarakat

ADVERTORIAL – Kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif mencari sumber pembiayaan tambahan. Di Samarinda, kondisi ini membuat pemerintah kota menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya menjaga kemandirian pembangunan dan keberlanjutan pelayanan publik.

Namun, langkah peningkatan PAD ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, menekankan agar pemerintah kota mengedepankan prinsip keadilan dalam menetapkan kebijakan. “Kami DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota dalam meningkatkan PAD itu tidak membebani masyarakat ya,” ujarnya di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (04/09/2025) sore.

Menurut Samri, inovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah merupakan hal yang perlu terus dilakukan. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru memberatkan masyarakat kecil. “Artinya, silakan berkreasi untuk menambah PAD, tapi kita memberikan warning, jangan membebani ke masyarakat umum,” tegasnya.

Ia mencontohkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai instrumen yang sebaiknya tidak dinaikkan karena bersentuhan langsung dengan warga. “Salah satu contoh misalnya, kenaikan PBB misalnya,” ucapnya. Samri bahkan menolak wacana tersebut karena dinilai tidak tepat. “Itu tidak kami rekomendasikan, itu bagian dari pada untuk menambah PAD, kalau PBB ini sudah menyentuh ke masyarakat luas,” jelasnya.

Sebaliknya, Samri menilai ada sektor lain yang lebih potensial untuk dioptimalkan tanpa menambah beban warga, yaitu dari kalangan pengusaha. Pajak distribusi maupun pungutan yang diarahkan ke sektor usaha dianggap lebih logis untuk diterapkan. “Kalau misalnya kita meningkatkan pajak distribusi bagi para pengusaha misalnya, ini kan meningkatkan dari sektor,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pajak terhadap pengusaha lebih tepat karena menyasar kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. “Karena pengusaha itu kan mendapatkan income, dan tidak semua masyarakat yang melakukan usaha yang kita maksud, dari sektor yang tertentu misalnya reklame,” terangnya.

Dengan menitikberatkan pada sektor usaha, DPRD berharap target PAD yang dicanangkan bisa tercapai tanpa menimbulkan keresahan sosial. Samri menegaskan bahwa peningkatan PAD seharusnya sejalan dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. “Untuk itu, mudah-mudahan dengan cara-cara ini target PAD kita tercapai, tapi masyarakat juga tidak terbebani,” pungkasnya.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum