Komisi IV Tegaskan Eksekutif Bertanggung Jawab

ADVERTORIAL – Banjir akibat hujan deras beberapa hari terakhir kembali menimpa sejumlah wilayah di Kota Samarinda, termasuk di SMP Negeri 24 yang terletak di Jalan Suryanata. Fenomena ini bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah menjadi masalah berulang setiap kali intensitas hujan tinggi.

Situasi tersebut menjadi sorotan serius Komisi IV  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Anggota Komisi IV, Anhar, menekankan bahwa banjir yang menimpa sekolah seharusnya tidak lagi terjadi, mengingat alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang besar setiap tahun. “Semestinya tidak boleh ada yang seperti itu,” tegas Anhar saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (08/09/2025) siang.

Ia menegaskan, persoalan banjir di fasilitas pendidikan tidak bisa diabaikan begitu saja karena pemerintah telah mengalokasikan dana signifikan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah. “Anggaran juga bukan kali pertama ini besar, kemarin-kemarin juga gede anggarannya setiap tahun,” ujar Anhar.

Politikus itu menekankan, dengan besarnya anggaran, keluhan terkait banjir maupun permasalahan mendasar lain seharusnya bisa diminimalisir. “Dengan anggaran dan biaya yang begitu besar sebenarnya di dunia pendidikan, tidak ada lagi keluhan-keluhan itu, kalaupun ada toh persentasenya harus kecil,” katanya.

Anhar menambahkan bahwa persoalan ini jangan hanya menjadi catatan administrasi, melainkan harus diikuti tindakan nyata oleh pihak eksekutif yang mengelola anggaran. “Jadi ini jangan cuman jadi catatan, eksekusinya ada eksekutif bukan legislatif,” tegasnya.

Ia menjelaskan, peran legislatif terbatas pada perencanaan, sementara pelaksanaan dan pengelolaan anggaran sepenuhnya berada di ranah eksekutif. “Pengelola dananya kan juga bukan di legislatif, pengelola uangnya di eksekutif,” ungkapnya.

Anhar menegaskan kembali bahwa semua perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berada di tangan eksekutif, sehingga mereka harus bertanggung jawab penuh. “Perencanaannya pembangunannya di legislatif tapi di eksekutif, semua di eksekutif,” jelasnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Samarinda, yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, telah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan banjir di sekolah. “Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan ini kita beberapa kali melakukan hearing, melakukan RDP dengan mereka, yah kita mengingatkan itu,” kata Anhar.

Politikus ini menekankan bahwa DPRD secara konsisten mengingatkan pihak dinas agar serius menangani persoalan infrastruktur sekolah maupun layanan publik lainnya. “Selalu kita ingatkan itu, karena itu seperti anomali cuaca, datang hujan banjir, datang panas kekeringan, tidak boleh lagi ada seperti itu sebenarnya,” pungkasnya.

Langkah-langkah pengawasan dan peringatan DPRD diharapkan dapat mendorong pihak eksekutif agar anggaran besar yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar berdampak bagi fasilitas sekolah dan keselamatan siswa. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum