Proyek Drainase Disorot, DPRD Samarinda Tekankan Keselamatan Publik

ADVERTORIAL – Pekerjaan perbaikan drainase di Jalan Suryanata kembali menimbulkan kritik. Warga menilai proyek tersebut kurang memperhatikan aspek keselamatan lantaran tidak adanya rambu peringatan maupun penutup drainase sementara. Kondisi ini bahkan telah menimbulkan korban pengendara yang terperosok ke dalam saluran air.
Situasi tersebut membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda angkat bicara. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa persoalan keselamatan tidak boleh diabaikan dalam pekerjaan infrastruktur. Ia menilai setiap proyek yang bersentuhan dengan ruang publik harus disertai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, khususnya terkait keamanan warga.
“Kemarin langsung juga saya info kepada dinas terkait khususnya Dinas PUPR, saya sampaikan dan itu adalah Kabid SDA, saya minta SOP untuk safety pekerjaan itu wajib dijalankan,” katanya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (15/09/2025).
Deni menambahkan, hal itu telah ia koordinasikan dengan jajaran Dinas PUPR, termasuk kepada Sekretaris Dinas (Sekdis) Neneng. Ia meminta agar kewajiban penggunaan rambu keselamatan menjadi standar di setiap proyek perbaikan infrastruktur.
“Kemarin disanggupi juga dengan Sekdis ibu Neneng, diteruskan kepada jajaran beliau di bawah setiap kegiatan yang itu adalah merupakan kegiatan infrastruktur, perbaikan, dan lain sebagainya itu wajib safety yang dijaga artinya didudukkan,” jelasnya.
Menurutnya, kejadian kecelakaan di Jalan Suryanata menjadi bukti bahwa pengawasan keselamatan belum sepenuhnya berjalan. Deni menekankan, pekerja maupun kontraktor tidak boleh menunggu ada korban baru kemudian mengambil langkah pencegahan.
“Saya langsung sampaikan itu dan ini menjadi atensi kepada dinas terkait kepada para kontraktor pekerja bahwa safety first yang paling utama,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemasangan plang atau penutup sementara seharusnya dilakukan sejak awal pengerjaan. “Jadi mereka harus mengedepankan keselamatan, jangan sampai ada kejadian baru dilakukan pemberitahuan atau penanda itu tadi,” imbuhnya.
Setelah menerima laporan adanya korban, Deni langsung meminta PUPR untuk segera mengambil tindakan cepat. “Saya di info oleh pimpinan, saya sampaikan langsung kepada dinas terkait dan memberikan langsung aware terhadap apa yang kita pesan dan mereka langsung melaksanakan itu,” ujarnya.
Deni berharap ke depan tidak ada lagi warga yang dirugikan akibat kelalaian dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, pembangunan harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan bagi masyarakat. “Jadi kami tidak ingin lagi, kami sampaikan bahwa ada pelaporan lagi di mana masyarakat atau warga itu menjadi korban daripada kegiatan, kegiatan pembangunan atau infrastruktur yang ada di Samarinda,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD mendukung penuh pembangunan infrastruktur, tetapi tidak akan mentolerir jika keselamatan masyarakat terabaikan. “Kita ingin bahwa kegiatan berjalan dengan baik di satu sisi dan juga kegiatan ini betul-betul menjaga keamanan dan keselamatan warga, Itu yang paling utama,” pungkasnya. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum