DPRD Samarinda Ingatkan SSA Bisa Rugikan Pelaku Usaha

ADVERTORIAL — Polemik penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abul Hasan kembali mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Abdul Rohim, menilai kebijakan tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak langsung. Ia pun mengusulkan agar parkir dua sisi diterapkan sementara selama masa transisi kebijakan SSA.

“Kalau parkir hanya satu sisi, konsumen toko di seberang jalan merasa kesulitan. Karena itu, sementara waktu kami usulkan parkir dua sisi agar kedua belah pihak terakomodir. Tapi ini sifatnya sementara, sambil pelaku usaha mulai menyiapkan lahan parkir di bangunan mereka sendiri, sesuai ketentuan perizinan,” ujar Rohim kepada awak media di Samarinda, Sabtu (04/10/2025).

Menurut Rohim, penerapan SSA memang memiliki tujuan baik untuk menata arus lalu lintas kota. Namun, kebijakan tersebut seharusnya tidak serta-merta diberlakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan warga dan dunia usaha. Ia menilai perlunya masa transisi yang terukur, agar masyarakat tidak merasa kebijakan ini hanya membebani.

“Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD kemarin, kami sudah mendengar keluhan masyarakat dan pengusaha setempat. Mereka mengeluhkan penurunan jumlah konsumen akibat keterbatasan parkir. Padahal, di sisi lain, penerapan SSA berdasarkan kajian Dishub ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, agar lalu lintas lebih tertata,” jelas Rohim.

Rohim menyoroti bahwa salah satu akar persoalan lalu lintas di kawasan tersebut adalah kurangnya disiplin parkir. Banyak kendaraan yang masih menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir, sehingga menghambat arus kendaraan. Karena itu, ia meminta para pelaku usaha ikut bertanggung jawab dengan menyiapkan area parkir sendiri di lingkungan usahanya.

“Kalau nanti parkir sudah kembali tertib di area usaha masing-masing, jalan pun lancar. Setelah itu, evaluasi bisa dilakukan lagi, apakah SSA tetap diberlakukan atau memungkinkan untuk kembali ke dua arah,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Lebih jauh, Rohim menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan SSA. Ia menilai sistem satu arah tidak seharusnya diterapkan secara kaku, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

“Artinya SSA tidak harus berlaku permanen. Kalau ternyata dengan dua arah lalu lintas tetap lancar, untuk bisa kembali seperti semula,” tutup pria kelahiran Paser tahun 1982 ini.

Usulan Rohim tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan publik seharusnya tidak hanya menata kota dari sisi teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga. Selama masa transisi, kompromi seperti penerapan parkir dua sisi dapat menjadi solusi menengah agar kebijakan SSA tidak menjadi beban, melainkan jalan menuju keteraturan yang adil bagi semua pihak. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum