DPRD Samarinda Dorong Pemerataan Insentif Guru PAUD

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi IV menggelar rapat hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota Samarinda, Senin (03/11/2025). Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan lantai 1 DPRD tersebut membahas dua isu utama: evaluasi pemberian insentif bagi guru PAUD dan penyampaian hasil kunjungan lapangan terkait sarana dan prasarana (sarpras) di tingkat SD dan SMP.

Rapat hearing ini juga dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda. Kegiatan tersebut menjadi forum klarifikasi sekaligus tindak lanjut aspirasi dari guru PAUD yang menilai pemberian insentif masih belum merata. Berdasarkan data yang disampaikan, dari 785 tenaga pendidik PAUD, baru sekitar 385 orang yang menerima insentif. Selain itu, Komisi IV juga menyoroti kondisi sarpras sekolah yang masih memerlukan perhatian, terutama di beberapa wilayah pinggiran kota. DPRD menilai penting adanya pendataan yang akurat serta pemerataan anggaran agar kebijakan pendidikan dapat tepat sasaran dan berkeadilan.

Usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam kebijakan pemberian insentif guru serta pembenahan sarana pendidikan.

“Hari ini kami ingin memastikan bahwa pemberian insentif bagi guru PAUD dilakukan secara objektif dan sesuai kualifikasi yang diatur dalam peraturan wali kota. Jangan sampai ada tenaga pendidik yang layak tetapi belum terakomodasi. Kami juga mendorong agar Disdikbud melakukan verifikasi ulang data penerima,” ujarnya.

Novan menambahkan, Komisi IV DPRD juga menyoroti hasil kunjungan lapangan ke sejumlah sekolah dasar dan menengah di Samarinda. Menurutnya, banyak sekolah masih membutuhkan perbaikan sarpras, mulai dari ruang belajar, sanitasi, hingga fasilitas pendukung kegiatan belajar-mengajar. Ia menekankan perlunya tindak lanjut melalui koordinasi lintas sektor.

“Kami berharap pemerintah kota dapat segera menindaklanjuti temuan di lapangan, khususnya terkait sarpras yang tidak layak. Pendidikan yang berkualitas hanya bisa terwujud jika tenaga pendidik sejahtera dan fasilitas belajar memadai,” tambah Novan.

Melalui rapat ini, DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan, agar pelaksanaan insentif dan perbaikan sarpras berjalan transparan, adil, dan berorientasi pada mutu layanan. Hasil hearing ini rencananya akan menjadi bahan rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti dalam waktu dekat. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum