Walikota Probolinggo Tekankan Pengendalian Inflasi Jelang HBKN
Walikota Probobolinggo, dr. H. Aminuddin ketika berbicara dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (5/3) di Ruang Puri Manggala (Foto: Rachmat Effendi)
PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus percepatan digitalisasi transaksi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (5/3) di Ruang Puri Manggala Bhakti.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menekankan pentingnya pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026. Menurutnya, struktur perekonomian Kota Probolinggo banyak ditopang sektor perdagangan besar dan eceran, distribusi barang, serta penjualan dan reparasi kendaraan.
“Kota Probolinggo memiliki tiga potensi utama yang harus dimanfaatkan, yaitu pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata, posisi strategis sebagai daerah transit distribusi barang dan jasa, serta potensi sebagai kota penyangga pariwisata Bromo dan Semeru,” kata Aminuddin.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada 2025 menunjukkan tren positif yang turut berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini juga berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan sekitar 0,69 persen serta penurunan rasio gini dari 3,5 menjadi 2,5.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Rey Suwigtyo selaku Ketua Harian TPID Kota Probolinggo mengatakan, HLM semester pertama tahun 2026 ini mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat.”
Menurut Tyok, kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan langkah pengendalian inflasi di Kota Probolinggo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi Kota Probolinggo pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,06 persen secara tahunan.
Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah memastikan ketersediaan pasokan pangan baik yang dikuasai pemerintah maupun yang berada di gudang, pasar tradisional hingga ritel modern melalui pemantauan langsung di lapangan. Selain itu, komunikasi efektif kepada masyarakat juga terus dilakukan secara transparan terkait kondisi pasokan pangan. Masyarakat diimbau untuk melakukan konsumsi secara wajar dan bijak.
“Kami juga memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan dengan memantau wilayah rawan kemacetan yang dapat mengganggu distribusi. Kegiatan ini kami lakukan bersama Polres Probolinggo Kota dan Dinas Perhubungan,” ujarnya.
Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, terdapat enam langkah konkret pengendalian inflasi yang dilaksanakan daerah. Di antaranya operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, serta kerja sama dengan daerah penghasil komoditas.
“Untuk kerja sama antardaerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan MoU dengan Kabupaten Blitar dan daerah sekitar guna menjamin kelancaran pasokan komoditas,” jelasnya.
Langkah lainnya yakni gerakan menanam yang telah dilaksanakan hingga ke lingkungan sekolah serta penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat.
Inflasi Bulanan Kota Probolinggo Tercatat 1,21%
Dalam kegiatan tersebut turut disampaikan paparan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Indra Kuspriyadi. Indra menjelaskan, inflasi Kota Probolinggo pada Februari 2026 tercatat sebesar 1,21 persen secara bulanan, sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur yang berada di angka 0,9 persen.
Beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain emas perhiasan, cabai rawit, dan daging ayam ras. Sementara itu, penurunan harga pada komoditas BBM, bawang merah, dan bawang putih turut menahan laju inflasi.
“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, terdapat kecenderungan peningkatan harga pada beberapa komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, daging ayam ras, serta telur. Ini menjadi perhatian bersama agar dapat diantisipasi sejak dini,” ungkapnya.
Melalui High Level Meeting ini diharapkan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi transaksi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.
Giat yang dimulai sekira jam 9 pagi itu juga membahas mengenai perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, skor ETPD Kota Probolinggo meningkat 0,7 persen dari 97,8 menjadi 98,5.
Beberapa inovasi digitalisasi yang telah diterapkan antara lain sistem pembayaran parkir secara digital, distribusi aplikasi elektronik untuk penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta pembayaran Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) secara digital.(rac)
