JK: Indonesia Harus Tegas di Forum Internasional
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menilai Indonesia perlu menunjukkan sikap yang jelas dalam merespons konflik yang melibatkan Iran. Ia menekankan bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya tidak bersikap pasif apabila ada negara yang menjadi korban serangan.
Menurut Jusuf Kalla, prinsip kemanusiaan dan keadilan seharusnya menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap konflik internasional. Ia berpandangan bahwa negara yang menjadi sasaran serangan perlu mendapatkan dukungan, terutama dari negara lain yang memiliki hubungan historis maupun solidaritas kemanusiaan.
“Sebagai negara yang diserang dan teraniaya, Indonesia harus punya sikap. Logikanya kita harus berpihak kepada negara yang diserang,” kata JK.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap konflik yang melibatkan Iran. JK menilai, posisi Indonesia dalam percaturan global, khususnya di dunia Islam, membuat negara ini diharapkan memiliki pandangan yang tegas dalam menghadapi persoalan semacam itu.
Ia menjelaskan bahwa sikap yang jelas tidak hanya penting dari sisi moral, tetapi juga dari sisi diplomasi. Indonesia, menurutnya, memiliki peran strategis dalam membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia serta negara-negara yang tergabung dalam dunia Islam.
Dengan latar belakang tersebut, Indonesia dinilai perlu menunjukkan konsistensi dalam menyuarakan prinsip-prinsip perdamaian sekaligus keberpihakan kepada pihak yang menjadi korban agresi.
JK juga menyoroti pentingnya posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Status tersebut, menurutnya, membuat Indonesia sering dipandang sebagai representasi moral dan politik bagi masyarakat Muslim di berbagai negara.
Karena itu, sikap yang diambil pemerintah Indonesia terhadap konflik internasional, khususnya yang melibatkan negara-negara Islam, akan mendapat perhatian dari banyak pihak.
Selain menegaskan pentingnya sikap tegas, JK juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak seharusnya hanya mengambil posisi netral tanpa memberikan pandangan yang jelas. Ia menilai bahwa netralitas yang tidak disertai sikap moral dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak memiliki pendirian dalam menghadapi konflik global.
Dalam pandangannya, Indonesia tetap dapat menjalankan peran diplomasi sekaligus menunjukkan sikap terhadap pihak yang menjadi korban. Hal tersebut, menurut JK, dapat dilakukan melalui berbagai forum internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia.
Ia menyebut bahwa penyelesaian konflik seharusnya dapat dibahas melalui mekanisme diplomatik dan lembaga internasional yang memiliki mandat menjaga stabilitas global.
“Kalau tidak bisa diselesaikan melalui forum perdamaian, buat apa kita menjadi bagian dari itu. Artinya, Indonesia harus menyuarakan sikap secara tegas,” kata JK.
Lebih lanjut, JK menilai forum internasional seperti lembaga atau dewan perdamaian memiliki peran penting dalam mendorong dialog serta mencari solusi atas konflik antarnegara. Melalui forum tersebut, berbagai pihak dapat menyampaikan pandangan dan mencari jalan keluar yang mengedepankan diplomasi daripada kekerasan.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang aktif mempromosikan perdamaian dunia. Oleh karena itu, peran tersebut perlu terus dijaga dengan tetap konsisten dalam menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di panggung internasional.
Menurut JK, sikap yang jelas dari Indonesia tidak berarti memperkeruh situasi, tetapi justru dapat menjadi bagian dari upaya mendorong terciptanya solusi damai bagi konflik yang sedang berlangsung. []
Siti Sholehah.
