Harga Tiket Selangit, DPR Desak Pemerintah Bongkar Duopoli Penerbangan
JAKARTA – Desakan untuk membenahi struktur industri penerbangan nasional kembali menguat setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Robert J. Kardinal menilai dominasi dua kelompok maskapai besar menjadi penyebab mahalnya tiket pesawat, terutama di kawasan timur Indonesia.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Daya itu meminta pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengambil langkah strategis guna mengatasi dugaan praktik monopoli dan duopoli yang dinilai menghambat persaingan sehat di sektor penerbangan domestik.
Menurut Robert, struktur pasar penerbangan saat ini cenderung dikuasai oleh dua grup besar, yakni Lion Group dan Garuda Group, sehingga ruang kompetisi menjadi terbatas. Dampaknya, harga tiket sulit ditekan dan kerap tidak rasional, khususnya untuk rute menuju Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Ia mencontohkan, pada rute Jakarta–Sorong, tarif sekali jalan dapat mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta akibat minimnya persaingan. “Harga tiket menjadi mahal karena tidak ada kompetisi,” ujarnya, sebagaimana dilansir Kontan, Kamis (26/03/2026).
Robert juga menyoroti bahwa sebagian besar layanan penerbangan, termasuk rute perintis di wilayah terpencil, berada dalam kendali maskapai yang terafiliasi dalam satu jaringan usaha. Kondisi ini membuat masyarakat memiliki pilihan terbatas, terutama di wilayah pedalaman Papua.
Di sisi lain, keterbatasan armada maskapai milik negara seperti Garuda Indonesia dan Citilink dinilai belum mampu menjangkau seluruh rute secara optimal. Oleh karena itu, ia mendorong agar maskapai swasta lainnya diberi kesempatan lebih luas untuk mengisi rute-rute yang belum terlayani dengan baik.
Selain membuka peluang bagi maskapai domestik, Robert mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kehadiran maskapai asing bertarif rendah guna menciptakan persaingan yang lebih kompetitif dan menekan harga tiket. Ia menilai kondisi saat ini menciptakan “ilusi kompetisi” karena pasar sebenarnya hanya berputar di kelompok tertentu.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kebijakan bahan bakar pesawat atau avtur yang dinilai belum efisien. Menurutnya, maskapai perlu diberi keleluasaan untuk mengimpor avtur secara mandiri agar biaya operasional dapat ditekan.
Lebih jauh, Robert menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal, khususnya di wilayah Papua. Ia menilai partisipasi masyarakat setempat dalam industri penerbangan masih rendah, baik sebagai pilot, awak kabin, maupun tenaga operasional bandara.
Sebagai negara kepulauan, ia menegaskan Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara. Oleh karena itu, sistem penerbangan yang kompetitif, terjangkau, dan inklusif menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas nasional serta mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
