Program Bedah Rumah Diperluas, 400 Ribu Hunian Siap Diperbaiki

JAKARTA – Pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui perluasan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 yang kini mencapai 400.000 unit secara nasional, sebagai upaya mendorong perbaikan hunian sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Program yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini diluncurkan di Kabupaten Tangerang, Banten, dengan peningkatan signifikan jumlah penerima, khususnya di Provinsi Banten yang naik dari sekitar 1.700 unit menjadi 5.000 unit pada 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, perluasan program tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya, sebagaimana dilansir Kontan, Selasa, (31/03/2026).

Menurutnya, peningkatan kuota BSPS dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit tahun ini merupakan bagian dari strategi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan program juga diperkuat melalui digitalisasi dari tahap pengusulan hingga pemantauan di lapangan. Inovasi lain berupa mekanisme pemilihan toko terbuka dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran, di mana hasil penghematan dikembalikan kepada penerima manfaat dalam bentuk tambahan material bangunan.

Dukungan pembiayaan turut diperluas melalui kolaborasi dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan. Penyaluran Kredit Program Perumahan menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan, seperti pengembang dan kontraktor.

Program ini juga terintegrasi dengan skema pemberdayaan ekonomi melalui Permodalan Nasional Madani (PNM), guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman tidak resmi berbunga tinggi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk mendorong peran aktif pemerintah daerah. “Saya all out mendukung program perumahan ini, termasuk mendorong kepala daerah untuk turut berperan aktif. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan harus kita dorong bersama,” katanya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai program BSPS berkontribusi terhadap pengurangan backlog perumahan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Kami mengapresiasi Menteri PKP yang dalam pelaksanaan program BSPS menggunakan data DTSEN dari BPS, sehingga penentuan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat pada desil 1. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Melalui sinergi lintas sektor dan peningkatan skala program, pemerintah berharap BSPS tidak hanya menjadi solusi penyediaan hunian layak, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan. []

Penulis: Zendy Pradana | Penyunting: Redaksi01