Rekrutmen Nasional Dibuka, Kopdes Merah Putih Siap Serap 800 Ribu Tenaga Kerja

JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dengan membuka rekrutmen 30.000 manajer koperasi secara nasional, sebagai langkah strategis untuk mendorong perputaran ekonomi desa dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru.

Pertemuan antara Sekretaris Kabinet dan Menteri Koperasi di Kantor Sekretariat Kabinet, Senin (20/04/2026), menyoroti progres rekrutmen tersebut yang berlangsung pada 15–24 April 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat struktur ekonomi berbasis desa melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan terintegrasi lintas kementerian.

Rekrutmen ini ditujukan untuk menjaring manajer yang akan memimpin operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, termasuk mengelola sumber daya manusia dari anggota koperasi yang berasal dari masyarakat setempat. Para kandidat terpilih nantinya akan menjalani pelatihan manajerial dan perkoperasian selama kurang lebih dua bulan sebelum resmi bertugas.

Selain memperkuat tata kelola koperasi, program ini juga diproyeksikan berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Dengan asumsi setiap koperasi memiliki satu manajer dan minimal 10 pekerja, maka total tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai sedikitnya 800.000 orang di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, para manajer koperasi akan bekerja di bawah koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Koperasi serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sinergi ini diharapkan mampu memastikan operasional koperasi berjalan efektif serta berkelanjutan.

Program Kopdes Merah Putih juga dirancang untuk memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga hasil produksi masyarakat desa dapat langsung dipasarkan dengan harga yang lebih kompetitif dan menguntungkan. Dengan demikian, perputaran ekonomi di tingkat desa diharapkan semakin cepat dan merata.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis komunitas lokal. Pemerintah berharap kehadiran koperasi desa yang dikelola secara profesional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. []

Penulis: Abriyanto | Penyunting: Redaksi01