Pemprov Kalsel Percepat Pembangunan Fisik Koperasi Merah Putih
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mempercepat pembangunan fisik dan penguatan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui koordinasi lintas sektor, menyusul capaian pembentukan koperasi berbadan hukum yang telah mencapai 100 persen di seluruh kabupaten/kota hingga April 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Awal Percepatan Pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi yang digelar di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Banjarbaru, Senin (27/04/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan percepatan implementasi program koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kalsel Rahmaddin menyampaikan bahwa pengembangan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa serta Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 terkait pembangunan sarana fisik koperasi.
“Keberadaan koperasi ini tidak hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga menjadi akselerator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, hingga memperpendek rantai distribusi,” ujar Rahmaddin.
Ia mengungkapkan, dari total 4.944 koperasi yang tercatat di Kalsel, sebanyak 2.013 di antaranya merupakan Koperasi Merah Putih, sedangkan 2.931 lainnya merupakan koperasi umum. Seluruh kabupaten/kota di Kalsel telah menuntaskan pembentukan koperasi berbadan hukum, baik melalui pendirian baru maupun transformasi koperasi yang sudah ada.
Meski demikian, pembangunan sarana fisik koperasi masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Sejumlah desa dilaporkan belum memiliki aset lahan untuk pembangunan gerai dan gudang, sementara kondisi geografis seperti lahan rawa serta lokasi yang kurang strategis turut menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kalsel mendorong penguatan sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.
“Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi. Kita membutuhkan integrasi perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan agar koperasi benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi desa,” tegasnya, sebagaimana dilansir Mc kalsel, Senin (27/04/2026).
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menyatukan persepsi serta menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat pembangunan fisik dan operasional koperasi, sehingga Koperasi Merah Putih dapat berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan di Kalsel. []
Penulis: Arief RH | Penyunting: Redaksi01
