Gubernur Jateng Ingatkan Direksi BUMD, Siap Dievaluasi Jika Gagal

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mendorong transformasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) dengan menekankan inovasi bisnis dan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Arahan tersebut disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tiga BUMD milik Pemprov Jateng pada Senin, 27 April 2026. Tiga perusahaan daerah yang mengikuti RUPS tersebut yakni PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP).

Dalam forum tersebut, Gubernur Jateng menekankan pentingnya terobosan usaha agar BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan PAD. “Saat ada keterbatasan fiskal dari pemerintah provinsi dalam membangun daerah, maka yang diandalkan adalah terobosan kreatif untuk mengembangkan BUMD,” ujarnya, sebagaimana dilansir Sumber Berita, Selasa, (28/04/2026).

Menurutnya, penguatan kinerja BUMD tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, jajaran direksi diminta aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jateng, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jateng, serta Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs).

Selain mendorong inovasi, Gubernur Jateng juga menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap jajaran manajemen BUMD yang tidak mampu mencapai target kinerja. “Tidak peduli komisaris atau direktur utama, selama tidak efektif akan kami evaluasi,” tandasnya.

Di sisi lain, Pemprov Jateng memberikan apresiasi terhadap BUMD yang dinilai menunjukkan kinerja positif. PT JTAB, misalnya, disebut berhasil menjalankan fungsi sosial dan ekonomi secara seimbang, termasuk melalui program stabilisasi inflasi seperti gerakan pangan murah, operasi pasar, dan pengelolaan kios distribusi di berbagai daerah.

Langkah penguatan BUMD ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Jateng untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan optimalisasi kinerja perusahaan daerah, diharapkan kemandirian fiskal Jateng dapat semakin meningkat dan berdampak langsung pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.[]

Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01