Raperda PKL DPRD Kota Probolinggo, Walikota Aminuddin Sebut Lebih Kedepankan Pemberdayaan Ekonomi Kecil
Wali Kota Probolinggo, dr. H. Aminuddin. (Foto : Rachmat Effendi)
PROBOLINGGO-Rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL berlangsung pada Rabu (20/5/2026).
Dalam rapat bersama Wali Kota Aminuddin memaparkan strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terintegrasiĀ tidak semata berorientasi pada penertiban PKL, melainkan lebih menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.
Menurut politisi asal Partai Gerindera ini, penataan dilakukan melalui pendekatan pembinaan dan pemberdayaan sebelum langkah penertiban fisik diterapkan, melalui pendekatan pembinaan dan pemberdayaan terlebih dahulu sebelum tindakan penertiban fisik dilakukan.
“Penetapan lokasi binaan PKL harus memperhatikan kepentingan umum, estetika kota, keamanan, kondisi ekonomi, hingga kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),”jelasnya.
Secara tegas Walikota Aminuddin, berkomitmen mendukung program pemberdayaan PKL melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
“Relokasi PKL hanya dilakukan ke lokasi binaan yang layak dan strategis. Lokasi tersebut juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti jaringan listrik, air bersih, tempat sampah, dan toilet umum,”ungkap Walikota Aminuddin.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Santi Wilujeng menegaskan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan disusun untuk mengatasi kekosongan hukum, mengoptimalkan potensi wisata daerah dan kota transit, serta merespons fluktuasi kunjungan wisatawan yang berdampak pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat.
“Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan memperkuat rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi masyarakat,”pungkasnya.(rac)
