Target 40 Ribu KDMP Dikebut, Mulai Beroperasi Oktober 2026

MAKASSAR – Pemerintah memfokuskan penyelesaian 40.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah sebagai prioritas nasional pada 2026. Seluruh koperasi tersebut ditargetkan selesai dibangun pada September dan mulai beroperasi pada Oktober 2026 untuk memperkuat layanan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian desa.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memprioritaskan penyelesaian target tersebut setelah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini bukan lagi menambah jumlah koperasi, melainkan memastikan seluruh KDMP siap beroperasi sesuai jadwal.

“Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai Rp40 ribu tahun ini,” ujar Zulkifli Hasan kepada wartawan seusai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Sulawesi Selatan (Sulsel) di Balai Prajurit Jenderal TNI M Yusuf, Jalan Sudirman, Makassar, Sabtu (04/07/2026), sebagaimana diberitakan Antara, Sabtu (04/07/2026).

Ia menegaskan, seluruh KDMP diharapkan sudah mulai memberikan layanan kepada masyarakat pada Oktober 2026. Pemerintah selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut sebelum menentukan langkah pengembangan pada tahun berikutnya.

“Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan, kita lihat perkembangan seperti apa,” ujarnya merespons penyesuaian target pembangunan KDMP dari rencana awal sebanyak 80.000 koperasi.

Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah juga menyiapkan KDMP sebagai pusat layanan terpadu di desa. Berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga layanan pembayaran kebutuhan masyarakat akan dipusatkan melalui koperasi tersebut.

“Nanti PKH, bantuan alsintan dan semua kebutuhan pemerintah didrop (disimpan) ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk, gas juga dijual di kopdes,” ujarnya pula.

Selain menjadi pusat distribusi layanan pemerintah, KDMP diproyeksikan berperan sebagai offtaker atau pembeli langsung hasil produksi pertanian dan perkebunan masyarakat. Skema tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga harga hasil panen petani maupun nelayan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Jufri Rahman mengatakan operasional 40.000 KDMP masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pemprov Sulsel juga akan menyesuaikan pelaksanaan program sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“Kita tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat. Penetapan jumlah, pengurangan (KDMP) itu harus aturan pusat. Kita tunggu kriteria, bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan,” ujarnya pula.

Pemprov Sulsel mencatat kepengurusan dan manajemen KDMP terus dipersiapkan. Hingga saat ini sebanyak 3.059 pengurus koperasi telah terbentuk dan tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel sebagai bagian dari persiapan operasional program tersebut. []

Redaksi01