Mobil Nasional Ditargetkan Produksi Massal 2028, Investasi Capai Rp41 Triliun
JAKARTA – Target produksi massal mobil nasional paling lambat 2028 dinilai masih realistis, tetapi pemerintah harus segera mengambil sejumlah keputusan strategis agar proyek tersebut tidak berhenti sebagai rencana. Penentuan mitra, jenis kendaraan, teknologi, kapasitas produksi, rantai pasok, hingga skema pembiayaan menjadi sejumlah pekerjaan yang perlu dipercepat.
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan pengembangan fasilitas manufaktur merupakan salah satu fondasi penting untuk mengejar target tersebut. Salah satunya melalui rencana finalisasi fasilitas PT Pindad di Subang.
“Target produksi massal pada 2028 menunjukkan target yang sangat serius. Fondasi manufakturnya sudah mulai disiapkan,” kata Yannes kepada Kontan, Rabu (19/08/2026).
Menurut Yannes, fasilitas tersebut berpotensi memiliki kapasitas awal sekitar 50.000-100.000 unit kendaraan per tahun. Namun, pembangunan fasilitas produksi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan proyek mobil nasional.
Pemerintah, kata dia, perlu segera menetapkan segmen kendaraan yang akan dituju, pasar yang menjadi sasaran, captive market, kisaran harga, desain, serta mitra platform kendaraan. Keputusan tersebut penting karena pengembangan kendaraan penumpang baru umumnya membutuhkan waktu sekitar 24-36 bulan sejak desain ditetapkan hingga produksi perdana, belum termasuk waktu penyiapan peralatan produksi pemasok.
Jika keputusan strategis dapat dituntaskan sekitar pertengahan 2027, produksi pada 2028 masih dinilai memungkinkan. Pada fase awal, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat ditingkatkan secara bertahap sembari menunggu kesiapan industri pemasok domestik.
Sejumlah komponen berteknologi tinggi masih berpotensi bergantung pada impor apabila kemampuan produksi dalam negeri belum memadai. Komponen tersebut antara lain sel baterai, semikonduktor daya, drivetrain, battery management system (BMS), unit kontrol elektronik, serta sebagian perangkat lunak.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun roadmap lokalisasi sejak awal. Selain memastikan hak kekayaan intelektual (HaKI) atas desain berada di dalam negeri, pengembangan pemasok lokal harus dilakukan secara terstruktur agar peningkatan TKDN tetap sejalan dengan kualitas dan daya saing kendaraan.
Tantangan lain berada di sisi pasar. Peluang mobil nasional dinilai masih terbuka, tetapi persaingan kendaraan listrik (EV) di Indonesia semakin ketat dengan masuknya berbagai merek asal China.
Yannes menyebut merek-merek tersebut tidak hanya mengandalkan harga kompetitif, tetapi juga menawarkan desain, teknologi digital, serta ekosistem penjualan, layanan purnajual, dan suku cadang yang semakin berkembang.
“Mobil nasional tidak cukup hanya hadir dengan label lokal atau harga yang sedikit lebih murah. Ia harus punya diferensiasi yang nyata, baik dari sisi biaya, desain, teknologi maupun layanan purnajual,” ujarnya.
Menurut Yannes, proyek mobil nasional semestinya diarahkan untuk memperkuat kemampuan industri dalam negeri. Penguasaan HaKI desain, arsitektur kendaraan, BMS, drivetrain, perangkat lunak, serta pengembangan industri pemasok lokal menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Dengan begitu, mobil nasional harus mampu bersaing secara langsung di pasar, bukan sekadar bergantung pada perlindungan pemerintah atau pengadaan kendaraan oleh pemerintah sebagai pasar utama.
Pengamat otomotif Bebin Djuana juga menilai target produksi massal pada 2028 masih dapat dicapai. Namun, realisasinya sangat bergantung pada mitra yang dipilih pemerintah.
“Seberapa realistis tergantung siapa yang diajak kerja sama,” kata Bebin kepada Kontan, Selasa (18/08/2026).
Bebin menilai proses produksi berpotensi lebih cepat apabila pemerintah menggandeng perusahaan yang telah berpengalaman dalam produksi kendaraan secara massal dan memiliki jaringan ekspor. Strategi tersebut memungkinkan pengembangan industri dilakukan tanpa harus membangun seluruh kemampuan produksi dari awal.
Ia juga menekankan pentingnya ekosistem pendukung, termasuk kepastian regulasi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian. Menurut dia, proyek mobil nasional harus memiliki implementasi yang jelas agar tidak berhenti sebagai wacana.
Dari sisi pendanaan, Yannes memperkirakan investasi untuk membangun kapasitas produksi awal 50.000 unit per tahun berada di kisaran Rp7 triliun-Rp11 triliun. Jika kapasitas dinaikkan menjadi 100.000 unit per tahun, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp13 triliun-Rp18 triliun.
Besaran tersebut bergantung pada kedalaman proses manufaktur di dalam negeri, mulai dari stamping, welding, painting, dan assembly, hingga fasilitas penelitian dan pengembangan. Perhitungan itu belum memasukkan investasi pabrik pemasok komponen dan kebutuhan modal kerja.
Untuk produksi 50.000 unit per tahun saja, kebutuhan modal kerja diperkirakan mencapai Rp2 triliun-Rp3 triliun.
“Perkiraan kasar total kebutuhan ekosistem hingga tahun kelima diperkirakan berada di kisaran Rp28 triliun-Rp41 triliun,” ujar Yannes.
Kebutuhan pendanaan tersebut membuat peran Danantara Development Management Fund (DDMF) dinilai penting. Pemerintah sebelumnya menyatakan DDMF akan menjadi salah satu sumber pendanaan proyek strategis, termasuk mobil listrik nasional, motor nasional, dan pembangunan Giant Sea Wall.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan target produksi massal mobil nasional paling lambat 2028 dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (14/08/2026).
Yannes menilai DDMF dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang sekaligus katalis untuk menarik investasi swasta. Namun, dukungan modal harus dibarengi kesiapan industri dan pasar agar investasi tersebut dapat menghasilkan produk yang kompetitif.
Bebin menyarankan pemerintah tidak selalu membangun fasilitas manufaktur baru dari awal. Pabrik yang sudah tidak aktif dapat dimanfaatkan kembali untuk menekan kebutuhan investasi sekaligus mempercepat proses produksi.
Dari sisi konsumen, insentif fiskal dan dukungan pembiayaan dari bank pemerintah dengan bunga yang terjangkau juga dinilai diperlukan agar mobil nasional dapat diakses masyarakat.
“Barulah layak disebut mobil nasional. Barulah rakyat bisa merasakan mobil berkualitas dengan harga bersahabat,” kata Bebin.
Dengan berbagai tantangan tersebut, keberhasilan target 2028 akan sangat ditentukan oleh kecepatan pemerintah mengambil keputusan. Penguncian mitra dan produk, kesiapan teknologi serta fasilitas manufaktur, pembangunan rantai pasok domestik, hingga skema pembiayaan konsumen perlu berjalan secara bersamaan agar mobil nasional dapat benar-benar memasuki tahap komersialisasi. []
Redaksi01
