Pemprov Kalsel Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi Lewat Forum OPSI
BANJARMASIN – Sinergi antarlembaga menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam memperkuat strategi pengendalian inflasi. Melalui forum Obrolan Pagi Seputar Inflasi (OPSI) yang digelar di Banjarmasin, Selasa (07/07/2026), berbagai instansi menyusun langkah bersama guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan inflasi daerah tetap terkendali.
Forum yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pertemuan ini difokuskan pada penyamaan persepsi dan penyusunan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif melalui koordinasi lintas sektor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci menghadapi dinamika inflasi yang dipengaruhi berbagai faktor. Menurutnya, forum tersebut juga menjadi sarana menghimpun masukan untuk memperkuat kebijakan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan sangat baik. Banyak hal yang perlu kita lakukan bersama dalam rangka menekan inflasi, dan berbagai masukan dari seluruh stakeholder sangat bermanfaat,” ujar Syarifuddin, sebagaimana diberitakan Antara, Selasa (07/07/2026).
Ia berharap OPSI dapat terus diselenggarakan secara berkala agar koordinasi antarlembaga semakin solid dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi di Kalsel.
Selain memperkuat koordinasi di tingkat daerah, Sekda Kalsel juga menilai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan kebijakan pusat di daerah sehingga komunikasi yang lebih intensif diperlukan.
“Kadang-kadang terdapat kendala dalam menginterpretasikan kebijakan pusat yang diterapkan di daerah. Ke depan, kendala tersebut perlu terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kalsel Mukhammad Mukhanif memastikan kondisi inflasi di Kalsel masih berada pada level yang aman. Meski inflasi tahunan (year-on-year) pada Juni 2026 mencapai 4,47 persen dan menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan, inflasi kumulatif sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebesar 2,22 persen sehingga masih dinilai terkendali.
“Secara keseluruhan inflasi kita masih dalam kategori aman. Kita terus berupaya menjaga agar jangan sampai terjadi kenaikan yang terus-menerus pada harga-harga kebutuhan di lapangan,” ujar Mukhanif.
Ia menjelaskan, komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, ikan papuyu, sektor transportasi, serta emas. Untuk menjaga stabilitas harga, BPS bersama Pemprov Kalsel melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan berbagai langkah intervensi agar pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
Dalam kesempatan tersebut, Mukhanif juga menyoroti tingginya minat masyarakat Kalsel berinvestasi pada emas. Ia mengimbau masyarakat mulai melakukan diversifikasi investasi sehingga risiko dapat dikelola dengan lebih baik.
“Harapan kami, masyarakat mulai melakukan diversifikasi investasi, jangan hanya emas. Bisa ke emas batangan atau saham, agar portofolio investasi lebih terjaga,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, Mukhanif mengajak masyarakat ikut menjaga stabilitas harga dengan tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan terhadap komoditas tertentu. Menurutnya, perilaku tersebut berpotensi mengganggu distribusi barang dan memicu kenaikan harga yang tidak wajar. []
Redaksi01
