AS Sahkan Reformasi Perumahan Terbesar dalam 30 Tahun, Bidik Krisis Kepemilikan Rumah

WASHINGTON – Pemerintah federal Amerika Serikat resmi memberlakukan paket reformasi perumahan terbesar dalam lebih dari tiga dekade melalui 21st Century Road to Housing Act, yang mulai berlaku pada Sabtu (11/07/2026). Kebijakan ini difokuskan untuk meningkatkan pasokan hunian, memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang lebih terjangkau, serta menjadi fondasi jangka panjang dalam mengatasi krisis perumahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Undang-undang tersebut otomatis berlaku meski Presiden Donald Trump tidak menandatangani maupun memvetonya. Sesuai mekanisme konstitusi Amerika Serikat, rancangan undang-undang itu sah menjadi hukum setelah melewati batas waktu yang ditentukan. Regulasi baru tersebut memuat 47 kebijakan yang dirancang untuk mempercepat pembangunan perumahan dan memperbaiki keterjangkauan kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Kebijakan itu lahir di tengah tingginya harga rumah dan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang masih berada di atas 6 persen. Kondisi tersebut membuat banyak keluarga, khususnya pembeli rumah pertama, menunda rencana memiliki hunian karena biaya pembelian dinilai semakin sulit dijangkau.

Pemerintah federal menargetkan peningkatan pasokan rumah melalui berbagai langkah, mulai dari percepatan pembangunan rumah prefabrikasi, pemanfaatan gedung perkantoran yang tidak lagi digunakan menjadi apartemen, hingga pemberian hibah dan pinjaman lunak untuk renovasi rumah lama agar kembali layak huni.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah menyederhanakan regulasi zonasi serta proses perizinan pembangunan yang selama ini dianggap menjadi hambatan utama peningkatan jumlah hunian. Berdasarkan proyeksi lembaga keuangan Goldman Sachs, pelonggaran regulasi tersebut berpotensi menambah sekitar 2,5 juta unit rumah baru dalam kurun waktu 10 tahun.

Reformasi ini juga mengatur pembatasan aktivitas investor institusional. Investor yang telah memiliki lebih dari 350 rumah keluarga tunggal tidak lagi diperbolehkan membeli rumah tambahan. Namun, ketentuan tersebut tidak mewajibkan pelepasan aset yang telah dimiliki sehingga dampaknya terhadap peningkatan pasokan rumah diperkirakan berlangsung secara bertahap.

Meski demikian, implementasi kebijakan diperkirakan menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pemerintah daerah mengubah aturan tata ruang. Di sejumlah wilayah, pembangunan perumahan juga masih mendapat penolakan dari kelompok Not In My Backyard (NIMBY) yang khawatir pembangunan baru akan memengaruhi nilai properti di lingkungan mereka.

Tantangan lain muncul dari keterbatasan sumber daya pada sejumlah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan program perumahan. Efisiensi birokrasi menyebabkan kekurangan tenaga kerja sehingga pelaksanaan berbagai program diperkirakan membutuhkan waktu lebih panjang.

Regulasi baru tersebut juga belum menyentuh persoalan tingginya bunga KPR karena besaran suku bunga tetap ditentukan oleh pergerakan pasar obligasi dan kebijakan Federal Reserve, bukan oleh pemerintah federal. Akibatnya, banyak pemilik rumah memilih mempertahankan aset yang dimiliki dibandingkan menjualnya dan mengambil pinjaman baru dengan bunga lebih tinggi.

Para ekonom menilai reformasi tersebut lebih tepat dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk memperbaiki keseimbangan antara pasokan dan permintaan hunian, bukan solusi instan atas tingginya harga rumah. Di sisi lain, keberhasilan Kongres meloloskan regulasi yang mendapat dukungan lintas partai menjadi sinyal bahwa keterjangkauan perumahan telah menjadi perhatian bersama di Amerika Serikat, sebagaimana diberitakan Narasitoday, Minggu (12/07/2026). []

Redaksi01