Anggaran Rp. 2,6 Milliar Untuk Pelatihan di DKPPP Kota Probolinggo Dinilai Tidak Realistis

PROBOLINGGO – Gelaran rapat bersama antara DPRD Kota Probolinggo Komisi II dengan eksekutif kembali dilakukan pada Selasa 14 Juli 2026 dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2027.

Rapat bersama tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd (Ketua), Sahri Trigiantoro, S.H (Wakil Ketua), Hj. Farina Churun Inin, A.Md (Sekretaris), Ellyas Aditiawan, S.I.Kom (Anggota), Masda Putri Amelia, S.IP., M.A (Anggota), dan dr. Evariani, M.Kes (Anggota).

Menarik untuk dicermati saat Komisi II menyoroti pemaparan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Probolinggo khususnya terkait anggaran untuk pelatihan yang mencapai Rp. 2,6 milliar yang direncanakan akan dilakukan pada tahun anggaran 2027 dianggap tidak realistis.

Sebaiknya menurut Ryadlus Sholihin Firdaus, kegiatan pelatihan di DKPPP dikurangi karena hasilnya tidak maksimal, apalagi anggarannya cukup fantastis. Kedepan sebaiknya lebih kepada kegiatan padat karya.

Ia bahkan kembali mempertanyakan siapa yang membuat laporan program kerja DKPPP tersebut, yang dinilai ada yang ditutup-tutupi khususnya masalah angka-angka.”Siapa yang membuat laporan ini, saya lihat ada yang disembunyikan, bagaimana kami nanti merekomendasikan di Banggar kalau nggak transparan,”ujar Ryadlus Sholihin Firdaus.

Bahkan Komisi II menilai selama lima tahun terakhir program kerja DKPPP Kota Probolinggo dianggap salah sasaran, termasuk bantuan budidaya burung Puyuh yang dinilai gagal bahkan terkesan tidak ada inovasi.

“Selama lima tahun terakhir ini kan kita bisa menilai program yang dilakukan DKPPP Kota Probolinggo hanya itu-itu aja, budidaya burung Puyuh hanya menyasar kelompok tertentu, saya lihat hanya itu-itu aja orangnya yang mendapat bantuan, lalu yang lain mana,”cecar pria yang akrab dipanggil Gus Ryadh

Menurut Ketua Komisi II Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd, angka sebesar Rp. 2,6 milliar tersebut sangat tidak masuk akal mengingat anjuran efisiensi menjadi perhatian pemerintah.

Menanggapi kritik dari Komisi II, Kepala DKPPP Kota Probolinggo Ir. Fitriawati, MM mengatakan, anggaran untuk pelatihan yang mencapai Rp. 2,6 milliar tersebut akan dikaji ulang.

Ia menegaskan, anggaran itu diambilkan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), karena itu kegiatan pelatihan merupakan bagian tak terpisahkan dari petunjuk teknis (juknis).

“Nanti kami kaji ulang masukan dari Komisi II pak, anggarannya memang yang Rp. 1,6 milliar diambilkan dari DBH CHT, petunjuknya yah harus mengadakan pelatihan-pelatihan,”ungkap Fitriawati ditanya saat keluar dari ruang rapat Komisi II, Selasa (14/7/2026).(rac)