Bandung Bersiap Bangun 1.000 Rumah Susun, Program Tiga Juta Rumah Kian Dipercepat

BANDUNG – Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah susun di Kota Bandung sebagai bagian dari implementasi Program Tiga Juta Rumah. Proyek hunian vertikal tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal layak sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi.

Rencana pembangunan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu (15/07/2026). Kegiatan tersebut juga dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Maruarar mengatakan pembangunan 1.000 unit rumah susun di Kota Bandung menjadi salah satu langkah strategis pemerintah pusat untuk memperluas kepemilikan hunian bagi masyarakat, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan siap mendukung realisasi program tersebut melalui penyederhanaan regulasi dan berbagai penyesuaian kebijakan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Selain memperbanyak ketersediaan hunian, proyek tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum. Konsep Transit Oriented Development (TOD) dinilai menjadi salah satu pendekatan yang mampu meningkatkan efisiensi mobilitas sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih berkelanjutan.

“Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya,” ujar Farhan.

Ia juga menegaskan pentingnya pembangunan hunian yang terhubung dengan jaringan transportasi publik.

“Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development (TOD), yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya,” katanya.

Sementara itu, BP Tapera menyatakan siap memperkuat sinergi dengan Pemkot Bandung untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lembaga tersebut juga membuka peluang pemanfaatan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam mendukung pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

Program tersebut diharapkan mampu menjawab tingginya kebutuhan hunian di Kota Bandung sekaligus mempercepat penataan kawasan perkotaan yang lebih modern, tertata, dan berkelanjutan. Informasi mengenai rencana pembangunan ini sebagaimana diberitakan Mediasaksinews, Rabu (15/07/2026). []

Redaksi01